Teori Kebijakan Moneter , Pengertian Dan Konsep Kebijakan Moneter

TEORI KEBIJAKAN MONETER

Sesudah membaca potongan ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Memahami wacana konsep dasar dan pengertian Kebijakan Moneter
2. Memahami wacana konsep batas waktu tenggang (lag) imbas dari kebijakan moneter terhadap perkembangan perekonomian
3. Menjelaskan wacana kerangka strategis kebijakan moneter
4. Menjelaskan wacana prosedur transmisi kebijakan moneter
5. Menjelaskan wacana kerangka operasional kebijakan moneter
6. Memahami konsep penargetan inflasi atau Inflation Targeting Framework (ITF)

Deskripsi Singkat:

Paba potongan 9: Kebijakan Moneter, menguraikan wacana konsep-konsep dasar dan pengertian kebijakn moneter, adanya batas waktu tenggang (lag) imbas dari kebijakan moneter terhadap perkembangan perekonomian, kerangka strategis kebijakan moneter, beberapa prosedur transmisi kebijakn moneter anatara lain melalui jalur suku bunga, jalur harga aset, jalur kredit, dan jalur ekspektasi, cara kerja kebijakan moneter yang dijelaskan melalui kerangka kerja kebijakan moneter, dan konsep penargetan inflasi atai Inflation Targeting Framework sebagai konsep gres dalam kebijakan moneter.

1. Konsep dan Pengertian

Kebijakan Moneter ialah kebijakan otoritas moneter atau bank sentral dalam bentuk pengendalian bemasukan moneter dan atau suku bunga untuk mencapai perkembangan acara perekonomian yang diinginkan. Pada dasarnya tujuan kebijakan moneter yaitu dicapainya keseimbangan interen (internal balance) dan keseimbangan ekstern (external balance). Keseimbangan interen biasanya diwujudkan oleh terciptanya peluang kerja yang tinggi, dan laju inflasi yang rendah. Sedangkan keseimbangan ekstern ditujukan supaya neraca pembayaran internasional seimbang.

Kebijakan moneter dibagi dalam dua jenis, yaitu kebijakan moneter ekspansif dan kebijakan moneter kontraktif. Kebijakan moneter ekspansif yaitu kebijakan moneter yang ditujukan untuk mendorong acara ekonomi, yang antara lain dilakukan melalui peningkatan jumlah uang beredar. Sedangkan kebijakan moneter kontraktif yaitu kebijakan moneter yang ditujukan untuk memperlambat acara ekonomi, yang antara lain dilakukan melalui penurunan jumlah uang beredar.

2. Tenggang Waktu (Lag) Efek dari Kebijakan Moneter

Kebijakan moneter untuk tujuan stabilisai ekonomi tergantung pada, kuat/tidaknya korelasi antara perubahan kebijakan moneter dengan acara ekonomi dan jangka waktu antara perubahan kebijakan moneter dan efeknya terhadap acara ekonomi. Jangka waktu antara perubahan kebijakan dengan perubahan acara ekonomi sering disebut batas waktu tenggang (lag).

Ada dua macam lag dalam kebijakan moneter, yaitu inside lag dan outside lag. Yang dimaksud dengan inside lag yaitu jarak waktu dari timbulnya permasalahan di dalam perekonomian hingga dengan dimulainya tindakan kebijakan untuk mengatasinya. Inside lag terdiri dari tiga macam lag. Pertama, yaitu jarak waktu mulai dari timbulnya problem hingga dengan ketika para pembuat kebijakan menyadari bahwa memang ada masalah. Ini disebut recognition lag. Kedua, yaitu jarak waktu antara ketika diketahuinya ada problem dan ketika diputuskannya suatu tindakan. Disebut dengan decision lag. Ketiga yaitu jarak waktu antara ketika keputusan kebijakn diambil dan ketika keputusan tersebut mulai dilaksanakan. Ini disebut action lag. Sedangkan outside lag yaitu jarak waktu antara ketika mulai dilaksanakannya langkah kebijakan dan ketika timbulnya akhir pada perekonomian.

Masalah lag menjadi sangat penting terutama dalam kaitannya dengan kebijakan stabilisasi. Lag ini menawarkan efisiensi kebijakan moneter, alasannya dengan adanya lag, seringkali kebijakan moneter yang ditujukan untuk stabilisasi acara ekonomi justru berakhir dengan ketidakstabilan.

Kebijakan moneter pada umumnya diterapkan sejalan dengan siklus acara ekonomi (business cycle). Kebijakan moneter yang diterapkan pada kondisi ketika perekonomian sedang mengalami perkembangan yang sangat pesat (boom) tentu tidak sama dengan kebijakan moneter yang diterapkan pada ketika perekonomian sedang melambat (resesi). Kebijakan moneter yang ekspansif diyakini sanggup mendorong acara ekonomi yang sedang mengalami resesi. Sebaliknya, kebijakan moneter kontraktif sanggup memperlambat laju inflasi yang pada umumnya terjadi pada ketika acara perekonomian sedang mengalami boom. Gambaran yang lebih terang terkena kondisi tersebut sanggup dilihat pada grafik dibawah ini

Pada situasi dalam kurun waktu atau fase acara perekonomian sedang mengalami resesi (misalkan dari A ke B), bank sentral sanggup memperpendek periode resesi dengan melaksanakan kebijakan moneter yang ekspansif sehingga perekonomian sanggup lebih cepat mengalami pemulihan kembali (recovery) dan sebaliknya. Namun, dengan adanya lag sering menjadikan prosedur tersebut tidak berjalan dengan baik.

Kebijakan moneter yang ekspansif diambil pada ketika perekonomian lesu. Karena imbas kebijakan ini ada tenggang waktu, maka gres terasa justru pada waktu perekonomian membaik dan bahkan acara ekonomi sanggup lebih melonjak dibandingkan dengan apabila tidak diambil kebijakan moneter yang ekspansif. Kegiatan ekonomi terus meningkat dan inflasi mungkin sanggup timbul. Untuk mencegahnya, maka diambil kebijakan moneter yang kontraktif. Karena adanya lag, maka efeknya terasa pada waktu acara ekonomi menurun, dan bahkan menurunnya lebih tajam.

3. Kerangka Strategis Kebijakan Moneter

Kerangka strategis kebijakan moneter intinya terkait dengan penetapan tujuan simpulan kebijakan moneter dan seni administrasi untuk mencapainya. Permasalahan yang sering terjadi yaitu bahwa samasukan simpulan yang ingin dicapai dari suatu kebijakan moneter sangat banyak dan belum tentu tiruana sanggup dicapai secara bersamaan dan bahkan bisa saling kontradiktif. Misalnya, upaya untuk mendorong tingkat pertumbuhan ekonomi dan memperluas peluang kerja pada umumnya sanggup mendorong peningkatan harga sehingga pencapaian stabilitas ekonomi makro tidak optimal. Menyadari hal ini, beberapa negara secara sedikit demi sedikit sudah bergeser menerapkan kebijakan moneter yang lebih memseriuskan pada samasukan tunggal.

Secara prinsip terdapat beberapa seni administrasi dalam mencapai tujuan kebijakan moneter. Masing-masing seni administrasi mempunyai karakteristik sesuai dengan indikator tertentu yang dipakai sebagai nominal anchor ”jangkar nominal” atau ”samasukan antara” dalam mencapai tujuan akhir. Beberapa seni administrasi kebijakan moneter tersebut, antara lain:

1. Penargetan Nilai Tukar (Exchange Rate Targeting)

Strategi kebijakan moneter dengan penargetan nilai tukar mendasarkan pada keyakinan bahwa nilai tukarlah yang paling mayoritas pengaruhnya terhadap pencapaian samasukan simpulan kebijakan moneter. Pada umumnya, seni administrasi ini ditempuh oleh negara-negara yang perekonomiannya relatif kecil tetapi sangat terbuka ibarat Singapura dan Belanda.

Dalam pelaksanaannya, terdapat tiga alternatif yang sanggup ditempuh:

1. dengan memutuskan nilai mata uang domestik terhadap harga komoditas tertentu yang diakui secara internasional
2. dengan memutuskan nilai mata uang domestik terhadap mata uang negara-negara besar yang mempunyai laju inflasi yang rendah
3. dengan menyesuaikan nilai mata uang domestik terhadap mata uang negara tertentu ketika perubahan nilai mata uang diperkenankan sejalan dengan perbedaan laju inflasi diantara kedua negara.

Kelebihan dari seni administrasi penargetan nilai tukar adalah:

1. dapat meredam laju inflasi yang berasal dari perubahan harga barang-barang impor
2. dapat mengarahkan ekspektasi masyarakat terhadap inflasi
3. dapat mempersembahkan kaidah baku (rules) dan sanggup mendisiplinkan pelaksanaan kebijakan moneter
4. penargetan nilai tukar bersifat cukup sederhana dan terang sehingga praktis dipahami oleh masyarakat

Sedangkan kelemahan dari seni administrasi penargetan nilai tukar adalah:

• Penargetan nilai tukar dalam kondisi perekonomian suatu negara sangat terbuka dan mobilitas dana luar negeri sangat tinggi akan menghilangkan independensi kebijakan moneter domestik dari dampak luar negeri
• Dapat mengakibatkan setiap gejolak struktural yang terjadi di negara lain akan berdampak secara eksklusif pada stabilitas perekonomian domestik
• Rentan terhadap tindakan spekulasi dalam pemegangan mata uang domestik

2. Penargetan Bemasukan Moneter (Monetary Targeting)

Penargetan bemasukan moneter dilakukan dengan memutuskan pertumbuhan jumlah uang beredar sebagai samasukan antara, serta kredit. Kelebihan utama dari penargetan bemasukan moneter yaitu dimungkinkannya kebijakan moneter yang independen sehingga bank sentral sanggup memseriuskan pencapaian tujuan yang diputuskan.

3. Penargetan Inflasi (Inflation Targeting)

Penargetan inflasi dilakukan dengan mengumumkan kepada public terkena sasaran inflasi jangka menengah dan akad bank sentral untuk mencapai stabilitas harga sebagai tujuan jangka panjang dari kebijakan moneter. melaluiataubersamaini menargetkan inflasi sebagai jangkar nominal, bank sentral sanggup menjadi lebih kredibel dan lebih serius didalam mencapai kestabilan harga sebagai tujuan akhir.

4. Strategi Kebijakan Moneter tanpa jangkar yang tegas (implicit but not explicit anchor)

Dalam rangka mencapai kinerja perekonomian yang memuaskan , beberapa Negara lebih menentukan seni administrasi kebijakan moneter tanpa mengungkapkan penargetan secara tegas. Akan tetapi, bank sentral tetap mempersembahkan perhatian dan akad untuk mencapai tujuan simpulan kebiajakn moneter.

4. Mekanisme Transmisi Kebijakan Moneter

Kerangka strategis kebijakan moneter yang ditempuh bank sentral banyak dipengaruhi oleh keakinan bank sentral yangb bersangkutan terhadap suatu proses tertentu terkena bagaimana kebijakan moneter kuat terhadap perekonomian. Proses ini dikenal dengan prosedur transmisi kebijakan moneter.

Ada beberapa jalur moneter yang mempengaruhi acara ekonomi, diantaranya:

1. Jalur suku bunga

Mekanisme transmisi melalui jalur suku bunga menekankan bahwa kebijakan moneter sanggup mempengaruhi seruan agregat melaui perubahan suku bunga. Pengaruh perubahan suku bunga jangka pendek ditransmisikan pada suku bunga jangka menengah-panjang melalui prosedur penyeimbangan sisi seruan dan penawaran di pasar uang. Perkembangan suku bunga tersebut akan mempengaruhi cost of capital (biaya modal) yang pada gilirannya akan mempengaruhi pengeluaran investasi dan konsumsi yang ialah komponen dari seruan agregat.

2. Jalur nilai tukar

Mekanisme transmisi melalui jalur nialai tukar menekankan bahwa pergerakan nilai tukar sanggup mempengaruhi perkembangan penawaran dan seruan agregat, dan selanjutnya output dan harga.

3. Jalur harga aset

Mekanisme transmisi melalui jalur harga aset menekankan bahwa kebijakan moneter kuat pada perubahan harga aset dan kekayaan masyarakat yang selanjutnya mempengaruhi pengeluaran investasi dan konsumsi. Apabila bank sentral melaksanakan kebijakan moneter kontraktif, maka hal tersebut akan mendorong peningkatan suku bunga, dan pada gilirannya akan menkan harga pasar aset perusahaan. Penurunan harga aset sanggup berakibat pada dua hal. Pertama, mengurangi kemampuan perusahaan untuk melaksanakan ekspansi. Kedua, menurunkan nilai kekayaan dan pendapatan, yang pada gilirannya mengurangi pengeluaran konsumsi. Secara keseluruhan kedua hal tersebut berdampak pada penurunan pengeluaran agregat.

4. Jalur kredit

Mekanisme transmisi melalui jalur kredit menekankan bahwa dampak kebijakan moneter terhadap output dan harga terjadi melalui kredit perbankan. Transmisinya dibedakan menjadi dua jalur. Pertama, bank lending channel (jalur pinjaman bank) yang menekankan dampak kebijakan moneter pada kredit alasannya kondisi keuangan bank , khususnya sisi aset. Kedua, firm balance sheet channel (jalur neraca perusahaan) yang menekankan dampak kebijakan moneter pada kondisi keuangan perusahaan ibarat cash flow (arus kas) dan leverage (rasio utang terhadap modal) dan selanjutnya mempengaruhi kanal perusahaan untuk mendapat kredit.

Menurut jalur pinjaman bank, selain sisi aset, sisi liabilitas bank juga penting dalam prosedur transmisi kebijakan moneter. Apabila bank sentral melaksanakan kebijakan moneter kontraktif, maka melalui rasio giro wajib minimum di bank sentral, cadangan yang ada di bank akan mengalami penurunan sehingga dana yang sanggup dipinjamkan (loanable fund) oleh bank akan mengalami penurunan. Apabila hal tersebut tidak diatasi dengan melaksanakan penambahan dana/pengurangan surat-surat berharga, maka kemampuan bank untuk mempersembahkan pinjaman akan menurun. Kondisi ini mengakibatkan investasi dan selanjutnya mendorong penurunan output.

Sedangkan jalur neraca perusahaan menekankan bahwa kebijakan moneter yang dilakukan oleh bank sentral akan mempengaruhi kondisi keuangan perusahaan. Apabila bank sentral melaksanakan kebijakan moneter yang ekspansif, maka suku bunga di pasar akan turun, dan mendorong harga saham meningkat dengan demikian nilai pasar dari modal perusahaan akan meningkat dan rasio leverage perusahaan akan menurun sehingga sanggup memperbaiki tingkat kelayakan seruan kredit yang diajukan perusahaan kepada bank. Kondisi ini mendorong pemdiberian kredit oleh bank, selanjutnya meningkatkan investasi dan pada kesudahannya meningkatkan output.

5. Jalur ekspektasi

Mekanisme transmisi melalui jalur ekspektasi menekankan bahwa kebijakan moneter sanggup diarahkan untuk mempengaruhi pembentukan ekspektasi terkena inflasi dan acara ekonomi. Kondisi tersebut mempengaruhi sikap agen-agen ekonomi dalam melaksanakan keputusan konsumsi dan investasi, yang pada gilirannya akan mendorong perubahan seruan dan inflasi.

5. Kerangka Operasional Kebijakan Moneter

Untuk mengetahui bagaimana suatu kebijakan moneter dilaksanakan, maka perlu dipahami wacana kerangka operasional kebijakan moneter yang pada umumnya mencakup beberapa aspek instrumen, samasukan operasional, dan samasukan antara yang dipergunakan untuk mencapai samasukan simpulan yang sudah diputuskan.

Implementasi kebijakan moneter dalam mencapai samasukan simpulan sanggup dilakukan dengan memakai dua pendekatan, yaitu pendekatankuantitas bemasukan moneter (quantity based approach) dan suku bunga sebagai harga bemasukan moneter (price based approach). Pendekatan menurut kuantitas dilakukan dengan memutuskan samasukan operasional ug primer dan samasukan antara jumlah uang beredar atau kredit pada tingkat tertentu. Sedangkan pendekatan menurut suku bunga dilakukan dengan mentapkan samasukan oparional suku bunga jangka pendek pada tingkat tertentu, tetapi perkembangn suku bunga jangka menengah tidak diputuskan secara tegas sebagai samasukan antara. Pengaruh perubahan samasukan operasional ditransmisikan pada perubahan samasukan simpulan melalui perkembangan bermacam-macam variabel isu yang berfungsi sebgai indikator utama dari perkembangan acara ekonomi dan tekanan inflasi.

Samasukan antara diharapkan alasannya untuk mencapai samasukan simpulan yang diputuskan, terdapat batas waktu tenggang antara pelaksanaan kebijakan moneter dan hasil pencapaian samasukan akhir. Oleh alasannya itu, diharapkan adanya indikator-indikator yang lebih segera sanggup dilihat untuk mengetahui indikasi arah pergerakan ekonomi dan inflasi ke depan dan respon kebijakan moneter yang diperlukan, yang biasanya disebut samasukan antara. Selain itu, samasukan antara yang dipilih harus mempunyai kestabilan korelasi dengan samasukan akhir. Beberapa samasukan antara yang sanggup dipakai antara lain yaitu bemasukan moneter ibarat M1, M2, kredit, dan suku bunga.

Selanjutnya, untuk mencapai samasukan antara tersebut, bank sentral memerlukan samasukan-samasukan yang bersifat operasional supaya proses transmisi sanggup berjalan sesuai dengan rencana. Samasukan operasional yang dpilih harus mempunyai kestabilan korelasi dengan samasukan antara, sanggup dikendalikan bank sentral, dan isu tersedia lebih pertama daripada samasukan antara. Beberapa samasukan operasional yang sanggup dipakai antara lain yaitu uang primer (M0) dan suku bunga jangka pendek.

Sedangkan, instrumen moneter yaitu instrumen yang dimiliki oleh bank sentral yang sanggup dipakai baik secara eksklusif maupun tidak eksklusif untuk mempengaruhi samasukan-samasukan operasional yang sudah diputuskan. Instrumen kebijakan moneter sanggup digolongkan kedalam dua jenis, yaitu instrumen kebijakan moneter eksklusif (direct monetary policy instrument) dan instrumen kebijakan moneter tidak eksklusif (indirect monetary policy instrument).

1. Instrumen Kebijakan Moneter Langsung

Instrumen kebijakan moneter eksklusif yaitu instrumen pengendalian moneter yang dipakai bank sentral untuk mempengaruhi jumlah uang beredar secara langsung, atau dengan kata lain yaitu instrumen pengendalian moneter yang sanggup secara eksklusif mempengaruhi samasukan operasional yang diinginkan oleh bank sentral. Instrumen kebijakan moneter eksklusif yang biasa dipakai oleh bank sentral, anatara lain adalah:

a. Pagu Kredit (credit ceilling)

Pagu kredit yaitu penentuan jumlah batas terbaik kredit yang diperbolehkan untuk disalurkan oleh masing-masing bank yang diputuskan oleh bank sentral. Penentuan jumlah pagu kredit sanggup diputuskan menurut jumlah modal yang dimiliki oleh bank atau dikaitkan dengan jumlah dana pihak ketiga yang dikelola bank. Kebijakan pagu kredit ini pernah dilakukan di Indonesia hingga pada kala deregulasi atau kebijakan moneter dan perbankan 1 Juni 1983.

b. Penetapan tingkat bunga (interest rate ceilling)

Penetapan tingkat bunga dilakukan dengan menentukan besarnya tingkat bunga yang didiberikan atau dikenakan oleh bank kepada nasabahnya, baik nasabah deposan atau penabung maupun nasabah debitur. Pengunaan instrumen ini pernah dilakukan Indonesia hingga dengan pertengahan 1983 bersamaan dengan ditinggalkannya kebiajakn pagu kredit 1 Juni 1983.

c. Penurunan nilai uang

Salah satu kebijakan pengendalian moneter yang berdampak eksklusif terhadap pengurangan jumlah uang beredar yaitu dengan menurunkan nilai uang yang ada di tangan masyarakat atau perbankan. Penurunan nilai uang biasanya dilakukan dengan prosentase tertentu dari nilai nominal uang, tergantung pada kebijakan pemerintah atau bank sentral. Pengurangan uang itu tidak mendapat penggantian dari pemerintah. Pada simpulan tahun 1950-an pemerintah Indonesia pernah melaksanakan penurunan nilai uang dengan cara menggunting uang menjadi spesialuntuk bernilai 50% saja. 

d. Kredit eksklusif (direct loan)

Kredit eksklusif dimaksudkan untuk memmenolong pembiayaan sektor-sektor perjuangan tertentu yang ialah sektor yang diprioritaskan untuk dikembangkan dan sudah diprogram oleh pemerintah. Kredit ini disalurkan eksklusif oleh pemerintah melalui forum keuangan (perbankan) sebagai biro pemerintah. Pemerintah Indonesia sudah banyak menyalurkan kredit eksklusif pada tahun 1980-an untuk memacu perkembangan sektor perjuangan kecil menengah, yaitu kredit modal kerja permguan dan kredit investasi kecil.

2. Instrumen Kebijakan Moneter Tidak Langsung

Instrumen kebijakan moneter tidak eksklusif yaitu instrumen pengendalian moneter yang secara tidak eksklusif mempengaruhi samasukan operasional ke arah yang ditargetkan oleh bank sentral sebagi otoritas moneter. Instrumen tidak eksklusif yang dipakai bank sentral yaitu sebagai diberikut:

a. Likuiditas Wajib Minimum (Statutory Reserve Requirements)

Likuiditas wajib minimum yaitu ketentuan yang mewajibkan setiap bank memelihara sejumlah minimum alat likuid yang ditetapkan dalam prosentase tertentu dari jumlah dana pihak ketiga yang dihimpun atau kewajiban lancer bank. Di Indonesia hingga dengan Pakto 27, 1988, alat likuid yang wajib dipelihara terdiri dari kas dan giro pada Bank Indonesia sebesar 15% dari kewajiban segera bank. Selanjutnya, ketentuan likuiditas wajib minimum menurut Pakto 27, 1988 mengalami perubahan. Komponen alat likuid yang wajib dipelihara bank spesialuntuklah saldo giro pada BI sebesar minimum 2% dari dana pihak ketiga. Sedangkan komponen kas yang sebelumnya menjadi komponen alat likuid pengelolaannnya diserahkan ke masing-masing bank. Oleh alasannya itu, ketentuan likuiditas wajib minimum juga disebut sebagai Giro Wajib Minimum (GWM).

b. Fasilitas Diskonto (Discount Facility)

Fasilitas diskonto yaitu fasilitas yang didiberikan kepada perbankan dalam bentuk pinjaman dengan memakai surat-surat berharga yang dimiliki sebagai jaminan. Tingkat diskonto (discount rate) untuk fasilitas pinjaman ini sangat dipengaruhi oelh arah kebijakan moneter.

c. Operasi Pasar Terbuka (Open Market Operation)

Operasi pasar terbuka (OPT) yaitu acara transaksi di pasar uang yang dilakukan oleh bank sentral dengan bank dan pihak lain dalam rangka pengendalian moneter. OPT dilakukan melalui kegiatan: penerbitan Sertifikat Bank Indonesia (SBI), jual beli surat berharga dalam rupiah yang mencakup SBI, Surat Utang Negara dan surat berharga lain yang berkarakter tinggi dan praktis dicaikan, penyediaan Fasilitas Simpanan Bank Indonesia dalam rupiah (FASBI), dan jual beli valas.

d. Himbauan Moral (Moral Persuasion)

Teknik kerja instrument ini yaitu bank sentral mempersembahkan himbauan kepada bank-bank, biasanya terutama kepada bank-bank utama saja (leading bank), supaya menjalankan himbauan atau perintaan bank sentral sesuai dengan kebijakan moneter yang dijalankannya. 

6. Inflation Targeting Framework (ITF)

Inflation Targeting Framework ialah suatu kerangka kerja kebijakan moneter yang mempunyai cirri-ciri utama, yaitu adanya pernyataan resmi dari bank sentral dan dikuatkan dengan undang-undang bahwa tujuan simpulan kebijakan moneter yaitu mencapai dan menjaga tingkat inflasi yang rendah, serta pengumuman sasaran inflasi kepada publik.

Prinsip dasar yang melandasi kerangka kerja ITF yaitu bahwa samasukan simpulan dari kebijakan moneter diutamakan untuk mencapai dan memelihara laju inflasi yang rendah dan stabil. Hal ini didasarkan pada dua pertimbangan pokok. Pertama, laju inflasi yang tinggi menimbulkan biaya sosial yang harus ditanggung oleh masyarakat alasannya menurunnya daya beli atas pendapatan yang diperolehnya maupun meningkatnya ketidakpastian yang sanggup mempersusah perencanaan perjuangan dan memperburuk acara perekonomian. Kedua, perkembangan teori ekonomi dalam literatur dan temuan empiris di aneka macam negara menawarkan bahwa kebijakan moneter dalam jangka menengah-panjang spesialuntuk kuat pada inflasi.

Konsep dasar kebijakan moneter dengan ITF sanggup dijelaskan dengan pokok-pokok kerangka kerja diberikut:

1. Samasukan Inflasi

Kerangka ITF dimulai dengan penetapan dan pengumuman samasukan inflasi yang ingin dicapai oleh bank sentral. Penetapan samasukan inflasi mempertimbangkan aneka macam faktor dan perkembangan ekonomi makro negara yang bersangkutan, terutama besarnya kerugian sosial yang ditimbulkan oleh dampak tingginya inflasi terhadap penurunan daya beli masyarkat. Selain itu, harus dipertimbangkan pula efektivitas pencapaiannya melalui pelaksanaan kebijakan moneter bank sentral, termasuk jenis inflasi yang dipergunakan dan jangka waktu pencapaiannya.

2. Kebijakan moneter mengarah ke depan

melaluiataubersamaini inflasi sebagai samasukan akhir, perumusan kebijakan moneter diarahkan untuk mencapai samasukan inflasi yang diputuskan untuk jangka waktu beberapa tahun ke depan. Mengingat adanya lag dari dampak kebijakan moneter terhadap inflasi, maka kebijakan moneter yang dilakukan kini ialahlangkah yang bersifat antisipatif, bukan reaktif, atas akan terjadinya tekanan inflasi di masa yang akan hadirdibandingkan dengan samasukan inflasi yang sudah diputuskan.

3. Transparansi

Penerapan ITF menuntut transparansi (keterbukaan) yang tinggi dari bank sentral. Transparansi bank sentral diharapkan untuk menandakan kebijakan moneter yang ditempuhnya kepada masyarakat. Transparansi juga ialah masukana untuk menawarkan akad bank sentral dalam mengatasi maslah inflasi. melaluiataubersamaini demikian pelaku ekonomi akan semakin memahami dan meyakini dasar pertimbangan dan arah kebijakan moneter yang ditempuh bank sentral dalam mencapai samasukan inflasi yang diputuskan. Pemahaman ini akan mengarahkan ekspektasi masyarakat terhadap inflasi kearah samasukan inflasi yang diinginkan oleh bank sentral.

4. Akuntabilitas dan Kredibilitas

melaluiataubersamaini mengumumkan samasukan inflasi secara eksplisit kepada masyarakat berarti menempel akuntabilitas alasannya pada kesudahannya bank sentral harus mempertanggungjawabankan pencapaian samasukan tersebut kepada masyarakat. Kredibilitas bank sentral dengan demikian akan sangat tergantung pada akad dan kemampuannya dalam mencapai sasaran inflasi yang diputuskan

Beberapa syarat keberhasilan penerapan ITF, yaitu:

1. Kemandirian bank sentral terutama dalam melaksanakan kebijakan moneter harus di atur dalam undang-undang dan sanggup diwujudkan oleh bank sentral yang bersangkutan
2. penerapan ITF biasanya disertai dengan sistem nilai tukar yang mengambang.
3. Adanya suatu indikator harga yang relevan dengan samasukan kebijakan moneter
4. Bank sentral harus bisa membangun metodologi proyeksi inflasi yang baik.
5. Tidak adanya dominasi sektor fiskal dalam arti bahwa bank sentral harus dilindungi dengan undang-undang dan dibebaskan dari segala dampak atau kewajiban untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah.

Kelebihan kebijakan ITF, yaitu:

1. Kebijakan moneter lebih terang dan terserius
2. Memmenolong menurunkan atau mengarahkan ekspektasi inflasi dan lebih baik dalam membatasi kejutan inflasi
3. Komunikasi, transparansi, dan akuntabilitas secara bersama diperkuat
4. Memmenolong dalam menurunkan volatilitas output dalam jangka menengah
5. Teruji dalam menghadapi kejutan ekonomi yang kurang menguntungkan
6. Relatif fleksibel dalam mengakomodasi kejutan inflasi temporer yang tidak mengganggu pencapaian samasukan inflasi jangka menengah
7. Sejalan dengan independensi bank sentral dalam melaksanakan kebijakan moneter diperkuat.

Soal-soal:

1. Jelaskan pengertian kebijakan moneter dan apakah tujuan dari adanya kebijakan moneter!
2. Untuk tujuan stabilisai ekonomi tergantung pada, kuat/tidaknya korelasi antara perubahan kebijakan moneter dengan acara ekonomi dan jangka waktu (lag) antara perubahan kebijakan moneter dan efeknya terhadap acara ekonomi. Jelaskan wacana santunan lag imbas kebijakan moneter terhadap perkembangan perekonomian!
3. Agar tujuan kebijakan moneter sanggup tercapai, maka perlu ada kerangka strategis dalam kebijakan moneter. Jelaskan aneka macam pilihan kerangka strategis yang sanggup diambil supaya tujuan kebijakan moneter sanggup tercapai!
4. Jelaskan wacana aneka macam prosedur transmisi kebijakan moneter yang sanggup dipilih oleh otoritas moneter! 

Daftar Pustaka;

• Bank Indonesia (2004), Bank Indonesia Bank Sentral Republik Indonesia: Sebuah Pengantar, Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan, BI. Jakarta.
• Pohan, Aulia (2008), Kerangka Kebijakan Moneter, Rajpertamai Press, Jakarta.