Sunday, February 10, 2019
KEBIJAKAN FISKAL
Salah satu kebijakan ekonomi makro yang berada didalam otoritas pemerintah ialah kebijakan fiskal. Kebijakan ini menyerupai dengan kebijakan moneter untuk mengatur jumlah uag yang beredar, namun kebijakan fiskal lebih menekankan kepada pengaturan pengeluaran dan pendapatan pemerintah.
1. Pengertian kebijakan fiskal (Fiskal Policy)
Fiskal (Latin: Fiscus) berasal dari nama pribadi dari pemegang keuangan pertama pada zaman Kekaimasukan Romawi, secara harfiah sanggup diartikan sebagai “keranjang” atau “tas”, (inggris: fisc) berarti perbendaharaan negara atau perbendaharaan kerajaan.
Kebijakan Fiskal ialah suatu kebijakan ekonomi dalam rangka mengarahkan kondisi perekonomian untuk menjadi lebih baik dengan jalan mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah.
Kebijakan fiskal ialah salah satu kebijakan ekonomi makro yang otoritas utamanya berada di tangan pemerintah dan diwakili oleh Kementerian Keuangan. Hal tersebut diatur dalam dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 ihwal Keuangan Negara, yang sebut bahwa presiden mempersembahkan kuasa pengelolaan keuangan dan kekayaan negara kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal dan wakil pemerintah dalam pemilikan kekayaan negara yang dipisahkan.
Dari tiruana unsur APBN spesialuntuk pembelanjaan Negara atau pengeluaran Negara dan pajak yang sanggup diatur oleh pemerintah dengan kebijakan fiskal. misal kebijakan fiskal ialah apabila perekonomian nasional mengalami inflasi, pemerintah sanggup mengurangi kelebihan permintaan masyarakat dengan cara memperkecil pembelanjaan dan atau menaikkan pajak semoga tercipta kestabilan lagi. Teknik demikian disebut dengan pengelolaan anggaran.
2. Peran dan fungsi kebijakan fiskal
Peranan kebijakan fiskal dalam perekonomian dalam kenyataannya menunjukkan bahwa volume transaksi yang diadakan oleh pemerintah di kebanyakan Negara dari tahun ke tahun bertendensi untuk meningkat lebih cepat daripada meningkatnya pendapatan Nasional. Ini berarti bahwa peranan dari tindakan fiskal pemerintah dalam turut memilih tingkat pendapatan nasional lebih besar. Untuk Negara-negara yang sudah maju perekonomiannya, peranan tindakan fiskal pemerintah semakin besar dalam prosedur pembentukan tingkat pendapatan nasional terutama dimaksudkan semoga supaya pemerintah sanggup lebih bisa dalam mensugesti jalannya perekonomian. melaluiataubersamaini demikian diperlukan bahwa dengan adanya kebijakan fiskal, pemerintah sanggup mengusahakan terhindarnya perekonomian dari keadaan-keadaan yang tidak diinginkan menyerupai contohnya keadaan dimana banyak pengangguran, inflasi, neraca pembayaran internasional yang terus menerus deficit, dan sebagainya.
Kebijakan fiskal mempunyai tiga fungsi utama, yaitu fungsi alokasi anggaran untuk tujuan pembangunan, fungsi distribusi pendapatan dan subsidi dalam upaya peningkatan kesejahteraan rakyat, dan juga fungsi stabilisasi ekonomi makro di dalam upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi. Dalam kondisi perekonomian yang lesu, pengeluaran Pemerintah yang bersifat autonomous, khususnya belanja barang dan jasa serta belanja modal, sanggup memdiberi stimulasi kepada perekonomian untuk bertumbuh. Sebaliknya dalam kondisi ekonomi yang memanas akhir terlalu tingginya permintaan agregat, kebijakan fiskal sanggup berperan melalui kebijakan yang kontraktif untuk menyeimbangkan kondisi permintaan dan penyediaan sumber-sumber perekonomian. Itu sebabnya kebijakan fiskal mempunyai fungsi strategis di dalam mensugesti perekonomian dan mencapai samasukan pembangunan
3. Tujuan kebijakan fiskal
Tujuan kebijakan fiskal ialah untuk mensugesti jalannya perekonomian dengan samasukan untuk (1) meningkatkan produksi nasional (PDB) dan pertumbuhan ekonomi, (2) memperluas lapangan kerja dan mengurangi pengangguran, (3) menstabilkan harga-harga barang, khususnya mengatasi inflasi. Hal ini dilakukan dengan jalan memperbesar dan memperkecil pengeluaran konsumsi pemerintah (G), jumlah transfer pemeirntah (Tr) dan jumlah pajak (Tx) yang diterima pemerintah sehingga sanggup mensugesti tingkat pendapatan nasional (Y) dan tingkat peluang kerja (N).
Kebijakan fiskal bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara optimal. Kebijakan fiskal sangat bekerjasama dengan pemasukan atau pendapatan negara, diantara pendapatan negara antara lain contohnya : bea dan cukai, devisa negara, pariwisata, pajak penghasilan, pajak bumi dan bangunan, impor, dan lain-lain. Sedangkan untuk pengeluaran negara contohnya : belanja persenjataan, pesawat, proyek pemerintah, pembangunan masukana dan pramasukana umum, atau aktivitas lain yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan fiskal dan kebijakan moneter, memang keduanya sangat memilih pertumbuhan ekonomi suatu negara.
Kebijakan fiskal bertujuan untuk memperluas lapangan kerja dan mengurangi pengangguran. Pencegahan timbulnya pengangguran ialah tujuan utama dari kebijakan fiskal. Kegagalan dalam mencapai peluang kerja penuh tidak spesialuntuk berarti tidak tercapainya tingkat pendapatan nasional dan laju pertumbuhan ekonomi yang terbaik, tetapi juga berakibat bertambahnya jumlah orang yang menganggur. Kesempatan kerja penuh (full employment) sanggup diartikan sebagai keadaan dimana tiruana pemilik faktor produksi yang ingin mempekerjakannya pada tingkat harga atau upah yang berlaku sanggup memperoleh pekerjaan bagi faktor-faktor produksi tersebut. Konsep peluang kerja ini biasanya dihubungkan dengan peluang kerja manusia, lantaran pengangguran tenaga kerja ini mempunyai dampak sosial yang luas.
Kebijakan fiskal bertujuan untuk mempertahankan kestabilan harga umum pada tingkat yang layak. Penurunan yang tajam dalam harga-harga umum terperinci akan mendorong timbulnya pengangguran lantaran sektor perjuangan swasta akan kehilangan keinginan untuk menerima keuntungan. Sebaliknya, harga yang terus meningkat juga mempunyai akhir yang tidak menggembirakan. Inflasi memang sanggup membuat peluang kerja penuh dan mempersembahkan laba pada beberapa kelompok orang, tetapi juga berdampak negatif pada orang yang berpenghasilan rendah atau tetap. Inflasi yang deras juga bisa melemahkan sektor swasta, lantaran investor cenderung diberinfestasi pada barang tahan lama, menyerupai rumah dan tanah. Dalam jangka panjang inflasi akan membuat kurangnya kepercayaan masyarakat pada pemerintah.
4. Instrumen kebijakan fiskal
Instrumen kebijakan fiskal ialah penerimaan dan pengeluaran pemerintah yang bekerjasama bersahabat dengan pajak. Dari sisi pajak terperinci bila mengubah tarif pajak yang berlaku akan besar lengan berkuasa pada ekonomi. Jika pajak diturunkan maka kemampuan daya beli masyarakat akan meningkat dan industri akan sanggup meningkatkan jumlah output. Dan sebaliknya kenaikan pajak akan menurunkan daya beli masyarakat serta menurunkan output industri secara umum. Perubahan dalam tingkat dan komposisi pajak dan pengeluaran pemerintah sanggup berdampak pada variabel-variabel diberikut dalam perekonomian
5. Bentuk-bentuk kebijakan fiskal
Kebijakan fiskal sanggup dibedakan kepada dua golongan : penstabil otomatik (bentuk-bentuk sistem fiskal yang sedang berlaku yang secara otomatik cenderung untuk menimbulkan kestabilan dalam kegiatan ekonomi) dan kebijakan fiskal diskresioner (langkah-langkah dalam bidang pengeluaran pemerintah dan perpajakan yang secara khusus membuat perubahan ke atas sistem yang ada, yang bertujuan untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi yang dihadapi).
Penstabil otomatik ialah sistem perpajakan yang progresif dan proporsional, kebijakan harga minimum, dan sistem asuransi pengangguran. Pajak progresif dan pajak proporsional, pajak ini biasanya dipakai dalam mengambil pajak pendapatan individu dan praktekkan hampir ditiruana negara. Pada pendapatan yang sangat rendah pendapatan seseorang tidak perlu membayar pajak. Akan tetapi semakin tinggi pendapatan, semakin besar pajak dikenakan ke atas komplemen pendapatan yang diperoleh. Dibeberapa negara sistem pajak proporsional biasanya dipakai untuk mengambil pajak ke atas laba perusahaan-perusahaan korporat, yaitu pajak yang harus dibayar ialah proporsional dengan laba yang diperoleh.
6. Kebijakan Anggaran / Politik Anggaran :
Suatu anggaran sanggup disusun dengan struktur anggaran diberimbang, surplus, atau defisit. Kebijakan anggaran pemerintah lampau selalu mengharuskan kebijakan anggaran diberimbang. Kebijakan anggaran diberimbang terjadi ketika pemerintah menetapkan pengeluaran sama besar dengan pemasukan. Melalui kebijakan anggaran diberimbang, kestabilan ekonomi diperlukan sanggup dipertahankan, begitu pula untuk menghindarkan defisit. Namun pada ketika ini kebijakan anggran sanggup menjadi kebijakan anggaran defisit (defisit budget) atau disebut Kebijakan Fiskal Ekspansif, anggaran surplus (surplus budget) atau Kebijakan Fiskal Kontraktif.
Kebijakan anggaran defisit ialah kebijakan pemerintah untuk membuat pengeluaran lebih besar dari pemasukan negara guna memdiberi stimulus pada perekonomian. Dalam hal ini, peningkatan pengeluaran yaitu pembelian pemerintah atas barang dan jasa. Peningkatan pembelian atau belanja pemeritah berdampak terhadap peningkatan pendapatan nasional. contohnya pemerintah mengadakan proyek membangun jalan raya. dalam proyek ini pemerintah membutuhkan buruh dan pekerja lain untuk menyelesaikannya, dengan kata lain proyek ini menyerap SDM sebagai tenaga kerja, hal ini membuat pendapatan orang yang bekerja di situ bertambah.
Anggaran defisit mempunyai keunggulan maupun kelemahan, salah satu keunggulannya ialah terdapat penertiban pada angka defisit dan nilai komplemen utang yang terperinci dan lebih transparan serta bisa diawasi masyarakat. Menurut Menkeu Agus DW Martowardojo penerapan kebijakan anggaran defisit tujuannya untuk membuat perluasan fiskal dan menguatkan pertumbuhan ekonomi semoga tetap terjaga pada level yang tinggi. Umumnya sangat baik dipakai bila keadaan ekonomi sedang resesif.
Kebijakan anggaran defisit cenderung mendorong timbulnya tingkat inflasi yang lebih tinggi. Salah satu cara menutup defisit sanggup dilakukan melalui pencetakan uang, yang berarti menambah jumlah uang yang beredar, dan selanjutnya akan mendorong naiknya tingkat harga dan merosotnya nilai uang. Jika keadaan tersebut berlangsung terus menerus maka inflasi sanggup terjadi. Anggaran defisit ini pernah terjadi di jaman orde lama, dimana pemerintah melaksanakan peminjaman/pinjaman, dengan meminjam dari Bank Indonesia, yang terjadi kemudian ialah inflasi besar-bemasukan (hyper inflation) lantaran uang yang beredar di masyarakat sangat banyak. Untuk menutup anggaran yang defisit dipinjamlah uang dari rakyat, akungnya rakyat tidak mempunyai cukup uang untuk memdiberi tunjangan pada pemerintah. akhirnya, pemerintah terpaksa meminjam uang dari luar negeri. Ini ialah salah satu kasus yang menggambarkan kelemahan dari anggaran defisit
Meskipun demikian, tidak berarti keadaan defisit ialah jelek dan harus dihindari. Pada kondisi tertentu, ketika perekonomian lesu dan ditandai dengan tingkat suku bunga yang tinggi misalnya, defisit anggaran sanggup diartikan bahwa pemerintah sedang berusaha meningkatkan belanja pemerintah (government expenditure), semoga perekonomian sanggup menggeliat kembali
Sedangkan, anggaran surplus ialah kebijakan pemerintah untuk membuat pemasukannya lebih besar daripada pengeluarannya. Baiknya politik anggaran surplus dilaksanakan ketika perekonomian pada kondisi yang perluasan yang mulai memanas (overheating) untuk menurunkan tekanan permintaan.
Anggaran surplus (Surplus Budget)/ Kebijakan Fiskal Kontraktif ialah kebijakan pemerintah untuk membuat pemasukannya lebih besar daripada pengeluarannya. Baiknya politik anggaran surplus dilaksanakan ketika perekonomian pada kondisi yang perluasan yang mulai memanas (overheating) untuk menurunkan tekanan permintaan. Teknik kerja anggara surplus ialah kebalikan dari anggaran defisit, uang yang didapat pemerintah dari pendapatan pajak lebih banyak dari yang dibelanjakan, pemerintah memenfaatkan selisihnya untuk melunasi beberapa tunjangan pemerintah yang masih ada. Surplus anggaran akan menaikkan dana pinjaman, mengurangi suku bunga dan meningkatkan investasi. Investasi yang lebih tinggi seterusnya sanggup meningkatkan akumulasi modal dan mempercepat pertumbuhan ekonomi.
Kebijakan anggaran surplus cenderung menimbulkan tanda-tanda deflasi. Surplus anggaran sanggup menimbulkan keadaan jumlah uang yang beredar semakin kecil, yang pada kesannya menimbulkan tingkat harga cenderung turun (gejala deflasi). sepertiyang pembahasan sebelumnya, kebijakan anggaran yang dianut di Indonesia sebelum tahun 2001 memakai anggaran diberimbang dinamis, dan semenjak tahun 2001 memakai kebijakan anggaran surplus/ defisit.
Dari uraian di atas sanggup disimpulkan bahwa kebijakan anggaran sangat mensugesti ekonomi suatu negara dan berarti juga ikut mensugesti tingkat kemakmuran negara melalui terciptanya stabilitas moneter. Kelangsungan anggaran negara menjadi gosip penting di ketika krisis ekonomi, yang menimbulkan kerusakan di aneka macam bidang, dan sudah meningkatkan beban belanja APBN dalam jumlah yang sangat besar. Tambahan beban tersebut mencakup alokasi dana APBN untuk (i) pembayaran bunga aktivitas rekapitalisasi dan restrukturisasi perbankan; (ii) pembiayaan aktivitas Jaring Pengaman Sosial; dan (iii) membengkaknya kebutuhan anggaran untuk subsidi, terutama subsidi BBM. Beban APBN juga bertambah berat sebagai akhir anjloknya nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, khususnya USD. Oleh lantaran itu, mempertahankan kelangsungan anggaran negara ialah salah satu hal yang mau tidak mau harus dilakukan oleh pemerintah, terutama menghadapi tahun-tahun ke depan yang diprediksi akan menjadi tahun yang berat bagi bangsa ini.
HUBUNGAN KEBIJAKAN MONETER DAN KEBIJAKAN FISKAL
Sebagaiman kita ketahui bahwa kebijakan moneter akan mensugesti pasar uang dan pasar surat berharga, dan pasar uang dan surat berhargta itu akan memilih tinggi rendahnya tingkat bunga, dan tingkat bunga akan memperngaruhi tingkat agregat. Kebijakan fiskal akan mempunyai dampak terhadap permintaan dan penawaran agregat, yang pada giliranya permintaan dan penawaran agregat itu akan memilih keadaan di pasar barang dan jasa. Kondisi di pasar barang dan jasa ini akan memilih tingkat harga dan peluang kerja akan memilih tingkat pendapatan dan tingkat upah yang di harapkan. Keduanya akan mempunyai umpan balik yaitu pendapatan akan mempersembahkan umpan balik terhadap permintaan agregat dan upah keinginan mempunyai umpan balik terhadap penawaran agregat dan pasar uang serta pasar surat berharga.