Kelahiran, Pengertian Dan Fungsi Partai Politik

KELAHIRAN, PENGERTIAN DAN FUNGSI PARTAI POLITIK

Saudara-saudara mahasiswa, dalam tahun 98-99 dan hingga ketika ini, Belantara kehidupan ketatnegaraan kita di Indonesia masih diramaikan hiruk pikuknya tumbuhnya banyak sekali partai politik, tak kurang dari 80-an partai politik yang lahir dalam priode tersebut. Berbondong-bondong pula orang masuk menjadi anggota partai politik . Namun akungnya tak tiruana orang paham wacana partai polituik , bahkan ada kecenderungan anggota partai sendiri kurang memahami eksistensi dari partai itu sendiri, sehingga partai spesialuntuk dijadikan sebagai wahana untuk memasuki jabatan politik . Jika spesialuntuk menempatkan partai politik spesialuntuk sebagai kendaraan politik , maka tidaklah mengherankan jikalau banyak orang berpindah-pindah partai politik spesialuntuk lantaran ingin menduduki jabatan politik. Tetapi memakai partai politik untuk mencari proteksi dari rakyat untuk menduduki jabatan politik bukanlah hal yang tabu, justru ini ialah salah satu dari fungsi partai politik. 

Dalam kuliah yang pertama ini kita akan mengulas bilakah partai politik itu muncul, apa kah partai politik, dan untuk apa orang mendirikan partai politik.

1.1. Revolusi di Inggris dan kelahiran partai politik

Kelahiran partai politik tidaklah terlepas dari sejarah perkembangan ketatguagaraan di Inggris, Gloria revolusi setidak-tidak ialah faktor pertama yang mendorong kelahiran partai politik. Gloria revolusi melahirkan parlemen pertama di dunia modern, yakni dengan lahirnya House of Lord , sebagai tuntutan para bangsawan. Lembagai ini pada mulanya spesialuntuk sebagai tubuh penasehat raja yang anggota terdiri dari bangsawan. Dalam perkembangannya kemudia House of Lord menjadi semakin berpengaruh dan karenanya ialah forum pertama yang mengontrol kekuasaan raja. Perkembang selanjutnya dari revolusi itu ialah terbentuknya House of Common . Dinamakan House of Common lantaran keanggotaanya terdiri dari orang kebanyakan dalam pengertian bukan para bangsawan. Lahirnya lembagai ini, bekerjsama berkaitan dengan tuntutan rakyat yang terkena pajak, lantaran dalam penetapan pajak kaum ningrat tidak dikenakan kewajiban untuk itu . melaluiataubersamaini adanya forum ini, rakyat yang terkena pajak menuntut biar mereka dilibatkan dalam menentuka perpajakan.

Dalam perkembangannya selanjutnya, untuk mengisi keanggota House of Common dilakukan pemilihan. Untuk memenangkan pemilihan , kelompok elit dalam masyarakat dan dalam perlement kemudian membentuk panitya-panitya untuk mencari pendudukung untuk tokohnya. Bagi mereka yang merasa sefaham dengan pandangan politik dari tokoh yang akan didukungnya kemudian membentuk masa tersendiri. Disinilah panitya dan kelompok pendukungnya ini lah sebagai cikal bakal kelahiran partai politik . 

Dalam perkembangannya kemudian kehadiran partai politik tidaklah sanggup diterima secara serta merta terutama dalam masa 18, tetapi diterima secara gradual melauli prose yang panjang. Hal ini berkaitan dengan pemahan masyarakat Eropa ketika itu, dimana partai masih dipahami sebagai faksi yang pada masa itu mempunyai konotasi yang negatif yakni sebagai organisasi penghasut.

Huntington (Cipto: 1998:2) juga mengkalisifikasikan pertumbuhan dan perkembangan partai ke dalam empat tahap yakni : 

1. Faksionalisasi, masyarakat gres mengenal partai suatu invensi kultural bari di tengah rendahnya tingkat partisipasi dan pelembagaan politik. Pada tahap ini separuh dari kesadaran politik masyarakat sudah mulai meninggalkan bentuk-bentuk organisasi politik tradisional. Namun pada ketika bersamaan belum menemukan penggantinya yang sesuai dengan tuntutan keadaan, politik ditandai dengan persaingan sengit antar kelompok atau faksi yang beusaha meperebutkan kekuasaan dan pengaruh, masyarakat masih sangat aneh dengan dua ciri organisasi politik modern, yakni, organisasi profesional dan basis sosial pendukdung organisasi politik tersebut. 
2. Polarisasi, dalam tahap ini partai tampak berusaha menerobos dinding-dinding sosial tradisional yang melindungi faksi yang saling bersaing secara presonal. Proses tinggal landas ini didukung oleh kondisi eksternal yang cukup memadai. Meningkatnya kesadaran politik wargguagara dengan sendirinya memperluas ruanglingkup partisipasi politik. Momen penting ini segera diikuti dengan meluasnya jenis dan macam kelompok-kelompok politik yang menghasilkan sebuah masyarakat beragam dan komplek. Heterogenitas masyarakat modern di tengah perubahan sosial ekonomi secara perlahan-lahan menumbuhkan polarisasi kelompok sebagai akhir dari makin kompleksnya masyarakat politik. 
3. Ekspansi atau perluasan, pada tahap ini partai sudah menjelma organisasi politik yang semakin membutuhkan proteksi massa. Dalam persaingan antar partai proteksi massa yang luas dan bermacam-macam serta berlapis ialah syarat pokok untuk membangun kekuatan partai, partisipasi politik masyarakat meluap dan memerlukan bantuan partai sebagai agregator kepentingan umum. 

Pelembagaan ialah tahap final dari pertumbuhan partai politik, dimana partai relatif sudah mencapai tahap mapan, dengan ditandai terbentuknya sistem dua partai, sistem multipartai atau sistem partai tunggal dominan. Sistem partai yang sudah terlembaga relatif tidak banyak mengalami perubahan kuantitas. Pergantian lebih banyak terjadi pada aspek peralihan pemerintahan oleh partai atau koalisi partai lain.

1.2. Pengertian Partai Politik

Partai berasal dari bahasa Latin yaitu partire yang bermakna membagi. Partai ialah peralihan jangka panjang dari istilah faksi, dimana faksi di Eropa pada masa kemudian sekitar masa XVIII mempunyai konotasi negatif dan sangat dikenal sebagai organisasi penghasut yang ada dalam setiap bentuk organisasi politik. Faksi berasal dari bahasa Latin, yakni facere yang artinya bertindak atau berbuat, dalam pengertian politik faksi ialah kelompok yang melaksanakan tindakan-tindakan merusak, kejam dan bengis. Pembicaraan wacana faksi biasanya mengarah pada pembicaraan kelompok di mana kepentingan bersama harus tunduk pada kepentingan perorangan (Cipto :1998:1).

Mariam Budiarjo dalam bukunya dasar-dasar Ilmu Politik mengutip banyak sekali difinisi partai politik dari banyak sekali sarjana. Ia sendiri merumuskan partai politik sebagai : suatu kelompok yang teroganisir yang anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita yang sama . Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik (biasanya) secara konstitusionil –untuk melaksankan kebijaksanan-kebijaksanaan mereka.

Partai PKS Sebagai Dakwah Menurut Agama Islam

Menurut Sigmund Neumann menyatakan Partai Politik sebagai organisasi artikualitif yang terdiri dari pelaku-pelaku politik yang aktif dalam masyarakat, yaitu mereka yang memusatkan perhatiannya pada pengendalian kekuasaan pemerintahan dan yang bersaing untuk memperoleh proteksi rakyat dengan beberapa kelompok lain yang mempunyai pandangan yang tidak sama-beda.

Sedangkan RH.Soltau menyatakan partai politik ialah sekelompok masyarakat negara yang sedikit banyak terorganisir, yang bertindak sebagai suatu kesatuan politik dan yang dengan memanfaatkan kekuasaannya untuk menentukan bertujuan menguasai pemerintahan dan melaksanakan kebijaksanaan mereka.

Pengertian atau difinisi lainya di diberikan oleh carl. J. Friedrich , menurutnya partai politik ialah sekelompok insan yang teroganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pemimpin partainya, dan berdasarkan pengeuasaan ini mempersembahkan kepada anggota partainya kemamfaatan yang bersifat idiil maupun materiil.

Dari beberapa pendapat sanggup menarikdanunik unsur-unsur suatu organisasi yang sanggup di katagorikan sebagai partai politik yakni :

Pengertian Partai politik secara normatif di muat dalam banyak sekali peraturuan keparataian yang ada dan pernah ada. Dalam Undang-undang kepartaian yang gres yakni Undang-undang Nomor 2 tahun 1999, Partai politik dirumuskan sebagai diberikut :

Undang-undang Nomor 2 tahun 1999,

Dalam lietratur politik, kita juga mengenal yang namanya kelompok kepentingan atau intrest group dan kelompok penekan atau pressure group. Kedua kelompok ini meski memperjuangkan kepentingan kelompoknya tetapi mereka tidak sanggup kata sebagai partai politik. Kelompok Kepentingan ialah ialah suatu organisasi yang terdiri dari kelompok individu yang mempunyai kepentingan-kepentingan, tujuan –tujuan, keinginan-keinginan yang sama, dan mereka melaksanakan kolaborasi untuk mempengaruhi kebijaksanaan pemerintahan demi tercapainya kepentingan-kepentingan, tujuan-tujuan dan keinginan-keinginan tadi.

Perbedaan kedua antara partai politik dengan kelompok kepentingan ialah bahwa :

• Partai Politik berusaha untuk memperoleh kekuasaan yang pada giliranya akan dipergunakan untuk mengendalikan/mengontrol jalannya roda pemerintahan dalam usaspesialuntuk merealisir atau mewujudkan program-program yang sudah diputuskan.
• Kelompok Kepentingan spesialuntuk berusaha untuk mempengaruhi kebijaksanaan pemerintah dalam rangka biar sanggup terpenuhi kepentingan-kepentingan atau mencegah kebijaksanaan Pemerintahan yang mungkin sanggup merugikannya dan dalam waktu yang sama kelompok kepentingan tidak berusaha untuk memperoleh jabatan publik.

1.3.Fungsi Partai Politik 

Mariam Budiarjo dalam buku tersebut di atas, mengidentifikasi ada beberapa macam fungsi dari partai politik , yaitu : 

Partai politik sebagai masukana komunikasi politik. 

Dalam menjalankan fungsi ini, Partai politik menghimpun banyak sekali masukan ,ide dari banyak sekali lapisan masyarakat. Asfirasi ini kemudian digabungkan. Proses penggabungan ini sering disebut sebagai “penggabungan kepentingan” (intres aggregation). Sesudah berbegai gagasan, wangsit , kepentingan tersebut digabungkan , selanjutnya berebagai kepentingan tersebut disusun dan rumuskan secarat sistematik dan teratur, proses ini sering disebut dengan perumusan kepentingan (articulation Intrest). Rumusan tersebut kemudian di jadikan propram partai yang akan di perjuangkan dan disampaikan kepada pemerintah untuk dijadikan suatu kebijakan umum. Selain komunikasi yang demikian, partai politik juga berperan sebagai wadah untuk menyebarluaskan kebijakan pemerintah dan mendiskusikannya. melaluiataubersamaini demikian terjadi obrolan baik dari bawah keatas maupun dari atas kebawah. Peran yang demikian , menempatkan partai politik sebagai mediator atau penghubung antara masyarakat dengan pemerintah dalam suatu ide-ide atau gagasan gagasan.

2. Partai politik berfungsi sebagai masukana sosialisasi politik.

Dalam ilmu politik sosialisasi politik diartikan sebagai sebagai proses dimana seseorang memperoleh perilaku dan orientasi terhadap phenomena politik yang umumnya berlaku dalam masyrakat dimana ia berada. Biasanya proses sosialisasi berjalan secara berangsur-angsur dari masa kecil hingga ia dewasa. Disamping itu sosialisasi politik juga mencakup beberapa aspek proses melalui mana masyarakat memberikan norma-norma dan nialai-nilai adri satu generasi ke generasi diberikutunya.

Dalam kekerabatan ini partai politik berfungsi sebagai salah satu masukana sosialisasi politik . Dalam perjuangan menguasai pemerintahan melalui kemenangan pemilu, parati memerlukan proteksi massa. Untuk itu partai menciptalan “imege” bahwa ia memperjuangkan kepentingan umum. Disamping menenmkan solidaritas dengan partai , partai politik juga mendidik anggotanya menjadi insan yang sadar akan tanggung jawabannya sebagai wargguagara dan menempatkan kepentingan sendiri dibawah kepentingan nasional . Di negara-negara baru, partai politik juga berperan untuk memupuk identitas nasional dan itegritas nasional. Proses sosialisasi politik diselenggarakan melalui ceramah-ceramah, penerangan, kursus kader dan lainnya.

3 Partai Politik sebagai masukana recriutment politik

Partai politik juga berfungsi untuk mencari dan mengajak orang yang berbakat untuk turut aktif dalam kegiatan politik sebagai anggota partai . melaluiataubersamaini demikian partai turut memperluas memperluas partisifasi politik . Tekniknya ialah melalui kontak langsung , persuasi dsn lain-lain. Juga di usahakan untuk menarikdanunik golongan muda untuk didik menjadi kader partai yang dimasa menhadir menggantikan pimpinan lama.

4. Partai politik sebagai masukana pengatur konflik.

Dalam suasana demokratis , persaingan dan perbedaan pendapat dalam masyarakat ialah maslah yang masuk akal , jikalau terjadi konflik , partai politik berusaha mengatasinya.

Fungsi partai politik secara normatif dirumusakan dalam Undang-undang nomor 2 tahun 1999 sebagai diberikut :

• Partai politik berfungsi :
• Melaksanakan pendidikan politik dengan menumbuhkan dan menyebarkan kesadaran atas hak dan kewajiban politik rakyat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;
• Menyerap,menyalurkan dan memperjuangkan kepentingan masyarakat dalam pembuatan kebijaksanaan negara melalui prosedur badan-badan permusyawaratan / perwakilan rakyat;
• Mempersiapkan anggota masyarakat untuk mengisi jabatan-jabatan politik sesuai dengan prosedur demokrasi.

1.4. Klasifikasi Partai Politik

Dalam negara modern perkembangan partai politik sangat signifikan. Berbagai macam partai politik tumbuh dan berkembang. Model antara satu partai dengan partai lainnya tentu saja berguaka ragam pula. Hal ini mendorong para peneliti kepartaian mencoba melaksanakan pengelompokan-pengelompokan atau melaksanakan penjabaran terhadap berbegai jenis partai politik dan kemudian menggolongkan dalam satu jenis atau satu golongan tersendiri.. 

Mariam Budiarjo dalam buku yang sama(Dasar-dasar Ilmu Politik) menyatakan penjabaran partai sanggup dilakukan dengan pelbagai cara. Bila dilihat dari segi komposisi dan fungsi keanggotaannya, secara umum sanggup dibagi dalam dua jenis yaitu partai massa dan partai kader. 

• Partai massa mengutamakan kekuatan berdasarkan keunggulan jumlah anggota ; oleh lantaran itu ia biasanya terdiri dari pendukung –pendukung dari banyak sekali aliran politik dalam memperjuangkan suatu aktivitas yang biasanya luas dan agak kabur.Kelemahan dari partai massa ialah bahwa masing-masing aliran atau kelompok yang bernaung di bawah partai massa cenderung untuk memaksakan kepentingan masing-,asing, terutama pada saat-saat krisis, sehingga persatuan dalam partai sanggup menjadi lemah atau hilang sama sekali sehingga salah satu golongan memisahkan diri dan mendirikan partai baru. 
• Partai kader mementingkan kekuatan organisasi dan disiplin kerja dari anggota-anggotanya. Pimpinan partai biasanya menjaga kemurnian keyakinan politik yang dianut dengan jalan mengadakan saenteng terhadap calon anggotanya dan memecat anggota yang menyeleweng dari garis partai yang sudah diputuskan.
• Klasifikasi lainnya sanggup dilakukan dari segi sifat dan orientasi, dalam hal mana partai-partai sanggup dibagi dalam dua jenis yaitu partai lindungan (patronage party) dan partai idiologi atau partai azas (Weltanschauungs Partai atau Programmatic Party).
• Partai lindungan umumnya mempunyai organisasi nasional yang kendor (sekalipun organisasinya di tingkat lokal sering cukup ketat), di siplin yang lemah dan biasanya tidak terlalu mementingkan pemukutan iuran secara teratur. Maksud utama ialah memenangkan pemilihan umum untuk anggota –anggota yang dicalankannya; lantaran itu spesialuntuk ulet menjelang masa-masa pemilihan. Partai Demokrat dan Partai Republik di Amerika Serikat ialah rujukan dari partai semacam ini.
• Partai ideologi atau partai azas (Sosialisme, Fasisme, Komunisme, Kristen-Demokrat) biasanya mempunyai pandangan hidup yang digariskan dalam kebijaksanaan pimpiman dan berpedoman pada disiplin partai yang berpengaruh dan mengikat. Terhadap calon anggota diadakan saenteng, sedangkan untuk menjadi anggota pimpinan disyaratkan lulus melalui beberapa tahap percobaan. Untuk memperkuat ikatan batin dan kemurnian ideologi maka dipungut iuran secara teratur dan disebarkan organ-organ partai yang memuat ajaran-ajaran serta keputusan-keputusan yang sudah dicapai oleh pimpinan.

Model pertolongan yang lainnya dalam meggolong-golongkan partai politik dilakukan oleh Maurice Duverger. Ia membagi partai politik dalam tiga macam, yaitu sistem partai tunggal, sistem dwi-partai dan sistem multy partai.

Sistim Partai Tunggal . Konsep partai tunggal mempunyai dua varian yaitu pada varian yang pertama, disatu negara memang spesialuntuk ada satu partai politik dan partai ini ialah kekuatan yang memegang dan mengendalikan kehidupan politik dan pemerintahan. Partai politik lainya tidak dibenarkan untuk berdiri, hal ini menjadikan suasana kehidupan politik kenegaraan tidak ada persaingan antara kekuatan politik dalam hal ini partai politik. Sistem partai tunggal ibarat ini di praktekan oleh negara-negara yang menganut paham atau idiologi komunis. Dinegara-negara komunis, spesialuntuk ada satu partai politik yakni partai komunis. Parati komunis merepakan kekuatan yang mengendalikan kehidupan negara, dan ialah pula wadah dalam recruitment untuk pimpinan lokal dan nasional. Sesudah runtuhnya Uni Sovyet, maka negara-negara yang menganut partai komunis sudah tidak banyak lagi di antara nya RRC, Vietnam, Kuba, Korea Utara.

Varian kedua dari konsep partai tunggal ialah bahwa di suatu negara spesialuntuk terdapat satu partai politik yang lebih banyak didominasi yang mengatur kehidupan politik dan kenegaraan. Partai politik lainya dinegara tersebut sangat lemah dan tidak bisa untuk bersaing dengan partai yang lebih banyak didominasi tersebut. 

Sistim Dwi-Partai. Seperti hal dengan penggolongan partai tunggal, maka negara –negara yang mempunyai dua atau lebih partai politik, oleh para penulis kepartaian dimasukan juga kedalam konsep dwi- partai. Namun yang membedakannya dengan multy partai ialah bahwa di negara tersebut dalam setiap kali pemilu maka yang selalu mendominasi bunyi spesialuntuk dua partai. Yang memegang tampuk pemerintah spesialuntuk dua partai. Yang satu sebagai pemerintah, yang lain sebagai oposisi. Maurice menunjuk Amerika Serikat sebagai rujukan sistem dwi-partai. Selian Amerika, Inggris juga digolongkan sebagai negara yang menganut sisten dwi- partai.

Peter G.J .Pulzer ibarat dikutip oleh Mariam Budiarjo menyatakan sistim dwi-partai spesialuntuk sanggup berjalan dengan baik jikalau memenuhi tiga syarat yaitu :

• komposisi masyarakat homogen
• terdapatnya konsesus yang berpengaruh terkena azas dan tujuan sosial yang pokok
• adanya kontinuitas sejarah.

Sistem Multy Partai

Umumnya dianggap bahwa keguakaragaman dalam komposisi masyarakat menujurus ke berkembangnya sistemmulti-partai. Di mana perbedaan ras, agama, atau suku bangsa ialah kuat, golongan-golongan masyarakat lebih cendrung untuk menyalurkan ikatan-ikatan terbatas (primordial) tadi dalam satu wadah saja. Dianggap bahwa pola multi-partai lebih mencerminkan keguakaragaman budaya dan politik daripada dwi-partai. Sistim multi-partai diketemukan di Indonesia, Malaysia, Negeri Belanda, Perancis, Swedia, dan sebagainya.

Sistim multi-partai, apalagi kalau digandengkan dengan sistim pemerintahan parlementer, mempunyai kecendrungan untuk menitik beratkan kekuasaan pada dewan legislatif sehingga perananbadan eklusif sering lemah dan galau. Hal ini disebabkan oleh lantaran tidak ada satu partai yang cukup berpengaruh untuk membentuk suatu pemerintahan sendiri, sehingga terpaksa membentuk koalisi dengan partai-partai lain. Dalam keadaan semacam ini partai yang berkoalisi harus selalu mengadakan musyawarah dan kompromi dengan partai-partai lainnya dan menghadapi kemungkinan bahwa sewaktu-waktu proteksi dari partai koalisi lainnya sanggup ditarik kembali.

Di lain pihak partai-partai oposisi pun kurang memainkan peranan yang terang oleh lantaran sewaktu-waktu masing-masing partai sanggup diajak untuk duduk dalam pemerintahan koalisi baru. Hal-hal semacam ini menjadikan sering terjadinya siasat yang berubah-ubah berdasarkan kegentingan situasi yang dihadapi setiap partai. Dalam sistim semacam ini persoalan di mana letak dan posisinya tanggungjawaban kurang jelas. 

Dalam situasi di mana terdapat satu partai yang dominan, stabilitas politik sanggup lebih dijamin. India sering dikemukakan sebagai negara di mana terdapat dominansi satu partai (one-party dominance), tetapi lantaran suasana ialah kompetitif maka pola dominansi setiap waktu sanggup berubah. Hal ini sanggup dilihat pada pasang-surutnya kedudukan Partai Kongres. Partai ini mulai zaman kolonial menguasai kehidupan politik India. Jumlah wakilnya dalam DPR melebuhi jumlah total wakil partai-partai lainnya, dan lantaran itu serinh disebut “one and a half party system” (sistem satu setengah partai). Sekalipun Partai Kongres setelah meningalnya Jawaharlal Nehru dan terutama setelah pemilihan umum 1967 mengalami kemunduran antara lain lantaran keretakan dalam tubuhnya sendiri, akan tetapi ia tetap ialah partai yang terpenting. Apabila setelah Ny. Indira Gandhi memperoleh kemenangan yang menyakinkan dalam pemilihan umum 1971, dan dalam bulan Juli 1975 memerintah atas dasar “keadaan darurat” (SOB).

Pola multi-partai umumnya diperkuat oleh sistim pemilihan Perwakilan Berimbang (Proportional Representation) yang memdiberi peluang luas bagi pertumbuhan partai-partai dan golongan-golongan kecil. Melalui sistim Perwakilan Berimbang partai-partai kecil sanggup menarikdanunik laba dari ketentuan bahwa kelebihan bunyi yang diperolehnya di suatu kawasan pemilihan sanggup ditarik ke kawasan pemilihan lain untuk menggenapkan jumlah bunyi yang dibutuhkan guna memenangkan satu kursi.

1.5. Rangkuman

Kelahiran partai politik tidaklah terlepas dari sejarah perkembangan ketatguagaraan di Inggris. Gloria revolusi. setidak-tidak ialah faktor pertama yang mendorong kelahiran partai yaitu ketika orang-orang yang mempunyai kepentingan dan pandangan politik sama dengan politikus aristokrasi di Inggris menghimpun diri untuk memcari proteksi dari massa guna mendapat bangku dalam House of Common.

Secara sederha partai politik sanggup dirumuskan sebagai ialah organisasi yang memperjuangkan kepentingan anggotanya dan orang berhimpun dibawahnya baik para simpatisan maupun pendukungnya untuk dalam proses kebijasanaan pemerintah sesuai dengan paham atau nilai yang diyakini atau yang dikembangkan oleh partai tersebut.

Parati politik bebrebeda dengan kelompok kepentingan dan kelompok penekan. Perbedaan pokoknya terletak pada tujuan yang menjadi sasaran yang akan dicapai. Partai politik teroganisasi secara teratur dan mempunyai tujuan final memegang tampuk pemerintahan. Sedangkan kelompok kepentingan dan kelompok penekan di samping tidak terorganisir secara jelas, tujuannya spesialuntuk mempengaruhi kebijaksanaan yang akan diambil pemerintah.

Partai politik sanggup diklasifikasi dalam beberapa penjabaran partai, yaitu partai massa, partai kadera, dan partai Idiologi serta partai lindungan. Selain pertolongan seprti tersebut, partai politik sanggup pula diklasifakasikan dalam bentuk lain, yairu sistim partai tunggal, sistim dwi-partai dan sistim multy partai.

Partai politik mempunyai beberapa fungsi, yaitu partai politik berfungsi sebagai masukana komunikasi politik; sebagai masukana pendidikan politik; sebagai masukana recruitment politik dan sebagai masukana pengatur konflik.

Tugas dan Latihan

1. Coba Suadara amati apakah parrtai-partai politik yang ada sudah menjalankan fungsinya sebagai partai politik.
2. Coba sudara amati banyak sekali kelompok atau organisasi propefesi asosiasi-asosiasi, apakah organisasi tersebut sanggup digolongkan dalam kelompok penekan dan kelompok kepentingan.
3. Coba suadara analisasis partai-partai politik yang ada kini ini jikalau dilakukan penjabaran termasuk jenis atau penjabaran partai apa.