Jenis Dan Tipe Otoritas

Tiga tipe otoritas

Ada tiga tipe otoritas. Yang pertama ialah ‘otoritas karismatik’, “yaitu suatu kepatuhan yang dibenarkan alasannya ialah orang yang mempersembahkan tatanan mempunyai beberapa kesucian atau tiruana karakteristik yang dikenal.”[2] Di sini, pemimpin menggerakkan yang dipimpin atas dasar kharisma atau wibawa yang dimilikinya, dan wibawa atau kharisma ini ialah sebuah kualitas diri yang batiniah yang tak bisa didiberikan atau dibagikan kepada pihak yang lain. Kharisma atau wibawa ialah sebuah kualitas diri yang tak kasat mata, namun auranya terasakan oleh mereka yang dipimpin dan aura kharisma atau wibawa inilah yang sanggup menggerakkan mereka yang dipimpin. Dalam kehidupan kita sehari-hari, tipe otoritas yang demikian barangkali terepresentasikan dalam kepemimpinan sebagian tokoh agama.

Tipe otoritas yang kedua ialah ‘otoritas tradisional’. Dalam otoritas yang sedemikian ini, ‘tiruana perintah mungkin dipatuhi alasannya ialah adanya rasa hormat terhadap pola-pola tatanan usang yang sudah mapan.’[3] Tipe otoritas ini barangkali tak susah untuk kita temukan dalam kehidupan sehari-hari kita. Kita bisa lihat tipe otoritas ini semisal dalam bagaimana masih kuatnya tradisi ijab kabul yang mengikuti adat tradisional.

Tipe otoritas yang ketiga ialah ‘otoritas legal’ dimana ‘manusia mungkin percaya bahwa seseorang yang mempersembahkan tatanan ialah berbuat sesuai dengan tugas-tugasnya sebagaimana yang di dalam suatu kitab undang-undang dan peraturan.”“Kategori ketiga ini berciri rasional, dan ialah tipe otoritas yang menandai organisasi modern, yang berkaitan dengan membesarnya staf manajemen birokratis.”

Sekarang, kita akan berusaha memahami makna penting dari birokrasi meski ada banyak keluhan terhadapnya dengan mengkaitkan masing-masing tipe otoritas tersebut dengan konteks masanya.

1. Tipe otoritas karismatik

Dalam tipe ini, orang-orang bersedia untuk menaati atau mematuhi sebuah kepemimpinan tertentu atas dasar keyakinan mereka akan kharisma atau wibawa yang dimiliki oleh sang pemimpin. Karena kharisma atau wibawa itu diyakini bersumber dari kekuatan yang sakral, maka tidak sembarang orang yang bisa mendapatkannya. Jadi, seorang yang memilikinya akan dianggap sebagai membuktikan bahwa beliau sudah mempunyai kualifikasi untuk menjadi pemimpin mereka. Kepemimpinan di sini dibangun di atas landasan keyakinan orang-orang akan kesakralan sang pemimpin yang tak boleh dipertanyakan.

Termasuk yang diyakini dalam kesakralan itu ialah kemampuan sang pemimpin untuk mengetahui segala-galanya atas perkehidupan dari mereka yang dipimpin, dan alasannya ialah maha tahu, maka sang pemimpin bagi orang-orang yang dipimpinnya ialah pembimbing mereka menuju ke nirwana bersama. Jadi, menjadi kiprah sang pemimpin untuk mempersembahkan kompas panduan ke arah mana masyarakat itu akan melangkah dan bergerak sekaligus bagaimana cara menuju ke sana. Tugas dari orang-orang yang dipimpin ialah tinggal menunggu titah dari sang pemimpin. “Sabda sang raja ialah sabda Tuhan,” menjadi kesadaran kolektif masyarakat tersebut.

Konsekuensi dari tipe otoritas yang demikian ialah bahwa mereka yang dipimpin akan praktis sekali kehilangan arah tujuan hidupnya mabadunga sang pemimpin tak lagi berada di antara mereka. Kematian sang pemimpin identik dengan matinya kompas pemandu tujuan hidup mereka. Masyarakat akan kehilangan pegangan hidup sehingga biasanya kemudian terjadi disintegrasi atau perpecahan dalam masyarakat tersebut alasannya ialah tak ada sosok yang bisa menyatukan kemauan dan gerak langkah masyarakat tersebut. Di sisi lain, ketergantungan terhadap sosok sang pemimpin juga mengakibatkan kemampuan-kemampuan menentukan arah tujuan hidupnya tak berkembang dalam diri yang dipimpin. Mereka yang dipimpin tak terlatih untuk menyebarkan kemampuan menentukan tujuan hidupnya sendiri maupun cara bagaimana mencapai tujuan tersebut.

Maka, tipe otoritas yang demikian berfungsi ideal pada situasi-situasi dimana kehidupan yang melingkupi sebuah masyarakat masih begitu sederhana dan problem-problem yang muncul bisa diselesaikan dengan cara-cara yang sederhana. melaluiataubersamaini kesederhanaan situasi dan problem itu, maka sosok pemimpin akan bisa menjalankan fungsinya sebagai yang maha tahu. Sang pemimpin-lah yang bertugas mempersembahkan jawabanan atas banyak problem yang dialami oleh mereka yang dipimpin.

Tipe ini akan menjadi problematik mabadunga kehidupan sudah menjadi sedemikian kompleks, ruang kehidupan semakin saling terkait secara luas dan dinamika kehidupan semakin cepat. Jika tiruana problem lantas harus menunggu jawabanan dari sang pemimpin, maka akan ada banyak energi dan waktu yang termembuang percuma spesialuntuk untuk menunggu. Organisasi pemerintahan yang ada pun lantas menjadi lamban dan tak responsif terhadap tantangan-tantangan yang terus muncul. Secara keseluruhan, bangunan sosial politik yang didasarkan pada tipe otoritas semacam ini akan menjadi ringkih justru alasannya ialah ketergantungannya kepada satu figur karismatik.

2. Tipe otoritas tradisional

Dalam tipe otoritas yang kedua ini, ketaatan dan kepatuhan orang-orang didasarkan pada adat kebiasaan yang sudah dijalankan secara generasi bergenerasi. Kesetiaan pada adat kebiasaan menjadi nilai yang diutamakan. Di sini, sang pemimpin mendapat legitimasinya sebagai seorang pemimpin alasannya ialah kiprahnya sebagai penjaga dan penerus tradisi.

Jika dalam tipe pertama, sang pemimpin masih berkewajiban untuk menyebarkan kualitas dirinya alasannya ialah keharusan untuk maha bisa mempersembahkan arah dan jawabanan bagi persoalan-persoalan yang dialami oleh mereka yang dipimpin, dalam tipe kedua ini sang pemimpin tak harus menjadi maha tahu alasannya ialah sudah ada adat tradisi yang menjadi landasan bagi arah gerak acara yang harus dijalankan. Tatanan usang yang sudah mapan menjadi dasar patokan penilaian bagi sempurna atau tidak tepatnya sebuah tindakan. Sebagai konsekuensinya, tak praktis untuk melaksanakan sebuah perubahan sosial dalam tatanan yang sedemikian alasannya ialah kesetiaan pada tradisi menjadi keutamaan. Setiap perjuangan untuk melaksanakan perubahan pada adat kebiasaan maupun struktur yang sudah ada, akan selalu berhadapan dengan resistensi yang kuat. Baik sang pemimpin maupun aparatur yang menjalankan roda pemerintahannya akan menjalankan peran-perannya atas dasar adat kebiasaan yang sudah berlangsung selama generasi bergenerasi. Tentu saja, hal ini mengakibatkan baik sang pemimpin maupun aparaturnya rendah motivasinya untuk menyebarkan kualitas-kualitas terbaik dalam dirinya alasannya ialah toh adat kebiasaan pada akhirnya yang menentukan. Apa gunanya menyebarkan kecerdasan dan kreativitas kalau pada akhirnya yang dihargai ialah senioritas dan kepatuhan pada tradisi? Apa gunanya diberinovasi kalau pada akhirnya yang dihargai ialah apa yang selaras dengan adat tradisi? Insentif bagi munculnya inovasi-inovasi dalam menjalankan kewenangannya lemah.

Seperti halnya tipe otoritas yang pertama, tipe otoritas yang kedua ini juga spesialuntuk akan berfungsi dengan baik dalam situasi-situasi dimana cara-cara tradisional bisa menjawaban problem-problem yang muncul. melaluiataubersamaini kata lain, ini berarti bahwa problem-problem yang muncul haruslah juga ialah problem-problem yang mempunyai karakteristik yang sama atau serupa dengan problem-problem yang doloe pernah berhasil dengan cara-cara tradisional. Persoalannya ialah apakah kita masih berada dalam sebuah dunia dimana problem-problem yang muncul tak lain dari pengulangan problem-problem yang pernah ada.

Jika kita menyaksikan betapa begitu cepatnya tiruana berubah, kita akan paham betapa kita tengah hidup dalam dunia dimana penemuan demi penemuan terus-menerus membayangi kehidupan kita setiap hari. Selalu ada barang baru, model baru, jenis gres yang ditawarkan ke hadapan kita, dan ini berarti bahwa ada cara-cara gres dan pengalaman-pengalaman gres yang ditawarkan kepada kita. Ini berarti juga problem-problem baru. Apakah cara-cara dan kebiasaan usang bisa menghadapi tiruana itu? Dalam kasus birokrasi, cara-cara dan kebiasaan usang malah mengakibatkan kita tertinggal. Kerja birokrasi yang didasarkan cara-cara dan adat kebiasaan yang usang seringkali malah lebih suka mempermasalahkan bagaimana melestarikan cara dan kebiasaan usang ketimbang pada bagaimana menghadapi problem-problem baru. Sebagai akibatnya, setiap kali berhadapan dengan problem-problem yang mempunyai karakteristik yang tidak sama dari yang doloe pernah dihadapi dengan cara-cara lama, birokrasi mengalami kegagapan. Secara luas, sikap ini malah akan menghancurkan daya cipta masyarakat. Lemah motivasi dan miskin penemuan menjadi potret umum dari birokrasi maupun masyarakat yang masih mendasarkan diri pada tipe otoritas kedua ini.

3. Tipe otoritas legal

Pada tipe otoritas yang ketiga ini, kepatuhan dan kesediaan orang-orang lebih didasarkan pada aturan-aturan yang disusun berdasarkan pada prinsip-prinsip dan cara-cara rasional. Di sini, bukan karisma pemimpin atau adat kebiasaan yang menjadi dasar ketaatan, namun hukum-hukum yang dibuat secara tertulis dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan rasional. Yang mungkin menarikdanunik untuk dipertanyakan ialah: “Mengapa orang-orang bersedia untuk patuh pada aturan-aturan dan hukum-hukum yang tertulis yang mungkin sama sekali tak pernah beliau ketahui bagaimana dan darimana bisa terbentuk?”

Kepatuhan ini sebetulnya berkaitan dengan perkembangan rasionalitas masyarakat itu sendiri. Ketika pemimpin yang ada maupun struktur dan kultur tradisi yang ada dianggap tak lagi memadai untuk bisa mewadahi dan mewujudkan aspirasi-aspirasi masyarakat, maka pada ketika itulah muncul pertanyaan: “Jika kharisma pemimpin atau tradisi yang ada tak lagi bisa diandalkan sebagai jawabanan untuk mencapai tujuan hidup bersama, namun malah dipakai sebagai dalih untuk meabadikan ketidakadilan dan diskriminasi sosial politik yang ada, maka apalagi yang bisa dijadikan sebagai dasar landasan bagi suatu otoritas?”

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang menghasilkan banyak sekali penemuan yang luar biasa dan berhasil memecahkan banyak sekali kebutuhan insan sudah memperkuat keyakinan insan Barat akan kemampuan rasio atau daypikir insan untuk memmenolong insan mencapai tujuan kehidupan bersamanya. melaluiataubersamaini rasio, insan bisa membaca realitas empiris, mendeskripsikan rujukan yang ada di balik pengalaman empirisnya, dan untuk kemudian menemukan cara untuk memodifikasi realitas empiris tersebut. Termasuk realitas empiris yang bisa dimodifikasi itu ialah realitas sosio-politik dan ekonomi. Realitas empiris sosio-politik maupun ekonomi bukanlah suatu tatanan yang tinggal diterima begitu saja tanpa ada kemampuan insan untuk mengintervensi ataupun memodifikasinya. Kesadaran akan kemampuan rasionalitas insan menumbuhkan kesadaran historis bahwa insan bisa mengintervensi dan memodifikasi realitas sesuai dengan citanya. Kesadaran fatalisme yang menopang peradaban feodalisme pun runtuh secara perlahan namun pasti. Kepercayaan terhadap kharisma maupun terhadap tatanan dan adat kebiasaan yang lama, yang tumbuh dari alam kesadaran yang fatalis, surut secara pasti. Usaha membangun kehidupan bersama tak lagi bisa diserahkan kepada kharisma atau cara-cara lama. Usaha itu harus didasarkan pada pembacaan dan analisis empiris atas keseluruhan situasi yang ada, dan kemudian merumuskan, merencanakan serta menjalankan cara-cara yang dinilai paling efektif untuk mencapai tujuan yang diinginkan, yang untuk kemudian dievaluasi apakah cara tersebut sudah menghasilkan realitas empiris yang diinginkan. Siklusnya kemudian kembali ke pembacaan realitas empiris yang gres dimodifikasi tersebut.

Agar perjuangan membangun tujuan bersama itu berhasil, maka diperlukan kerjasama kolektif dari seluruh anggota kehidupan bersama. Harus ada gerak langkah yang serempak dan serasi satu sama lain. Kalau sebelumnya, penyelarasan gerak langkah dari seluruh elemen masyarakat itu dilakukan oleh seorang pemimpin atau oleh penjaga adat kebiasaan yang lama, maka dalam dunia yang rasional, penyelarasan itu dilakukan oleh aturan-aturan yang diputuskan secara eksplisit dalam artian tertulis dan disebarluaskan ke seluruh masyarakat. melaluiataubersamaini kata lain, hukum-lah yang menjadi alat penyelaras dari seluruh gerak langkah guna mencapai tujuan bersama. Ini berarti bahwa masyarakat pun harus dididik untuk menjadi masyarakat yang rasional semoga bisa menginternalisasi aturan tersebut dan membentuk sikap dan karakternya sesuai dengan aturan tersebut sehingga keselarasan antar gerak langkah seluruh elemen masyarakat tercapai dan tujuan bersama pun tercipta. INI yang dimaksud dengan otoritas yang didasarkan atas aturan-aturan aturan atau otoritas legal.

Salah satu instrumen penting untuk menjalankan dan menegakkan aturan-aturan aturan demi penyelarasan gerak langkah seluruh elemen masyarakat itu ialah birokrasi. Birokrasi, ibarat yang sudah kita definisikan pada penggalan pertama, ialah tipe organisasi yang dimaksudkan untuk mencapai tugas-tugas administratif yang besar dengan cara mengkoordinasi secara sistematis (teratur) pekerjaan dari banyak orang, Sebagai sebuah instrumen atau alat, maka birokrasi tak lebih dari aparatur pelaksana dari kebiajkan-kebijakan yang diputuskan dan diputuskan oleh badan-badan di luar dirinya. Seperti kata John Kilcullen,

But formally and in theory the bureaucracy is merely a means, and this is largely true also in practice: someone must provide policy direction and back the bureaucrat up (if necessary) with force. 'At the top of a bureaucratic organization, there is necessarily an element which is at least not purely bureaucratic', SEO, p. 335, to give policy direction.

(Namun secara formal dan secara teori, birokrasi spesialuntuklah alat, dan hal ini juga sangat berlaku dalam kenyataan: ada pihak lain yang berkewajiban menyediakan isyarat kebijakan dan mendukung birokrat (jika perlu) dengan kekuasaan. ‘Di puncak organisasi birokratik, selalu ada sebuah elemen yang setidaknya tidak sepenuhnya bersifat birokratik’, yang mempersembahkan isyarat kebijakan.)

Max Weber sendiri menganggap birokrasi secara teknis ialah organisasi yang paling efisien bagi kehidupan bersama manusia. Mengapa? Karena birokrasi bekerja atas dasar sistem aturan secara impersonal dimana birokrasi sendiri tidak turut terlibat dalam penyusunan sistem aturan tersebut, sehingga analogi yang sempurna untuk birokrasi ialah ibarat halnya mesin dalam dunia produksi, sementara organisasi-organisasi lain analog dengan alat-alat produksi selain mesin. Analog dengan mesin, keunggulan birokrasi ialah dalam hal kemampuannya untuk menghasilkan sekian banyak jasa layanan secara lebih cepat dan efisien ketimbang dengan memakai tipe-tipe pengorganisasian yang lain. Di sini, birokrasi menjadi bernilai penting alasannya ialah kemampuannya untuk mengorganisir sekian banyak pekerjaan orang sehingga bisa dihasilkan semakin banyak jasa layanan politik secara lebih cepat dan efisien.

Namun, selain alasannya ialah kemampuannya, ada alasan lain dari keberadaan birokrasi yang menarikdanunik berdasarkan pandangan Max Weber. “Di Jaman Kuno, kebebasan kota-kota dihapuskan oleh suatu kekaimasukan dunia yang diorganisir secara birokratis yang tidak lagi memdiberi daerah bagi kapitalisme politik. Pada permulaannya, para kaisar terpaksa bersandar pada kekuatan-kekuatan keuangan para kapitalis, tetapi lambat laun mereka membebaskan diri dari ketergantungan itu dan melarang kelas ini memborong pajak yang ialah sumber keuangan yang paling rindang – ibarat juga para raja Mesir sanggup menyediakan sendiri keperluan-keperluan politik dan militer dalam kerajaan mereka tanpa tergantung pada kelas kapitalis, dan menurunkan pemborong-pemborong pajak ke posisi pejabat-pejabat pajak.”[7] Meski yang ditulis oleh Max Weber itu ialah sebuah analisis historis atas mengapa kapitalisme tak berkembang pesat di Jaman kuno, namun apa yang menarikdanunik untuk disimak dari kutipan tersebut ialah bahwa birokrasi menjadi antitesis dari kapitalisme. Dalam artian bagaimana birokrasi menjadi antitesis dari kapitalisme?

Max Weber menulis: “Kita juga akan menikmati keuntungan-keuntungan ‘tatanan’ birokrasi bukannya ‘anarki’ perekonomian bebas..” “Kapitalisme rasional, sebaliknya, diorganisir dengan tujuan mendapat peluang-peluang pasar, yaitu dengan pandangan tujuan-tujuan ekonomik dalam pengertian sesungguhnya, dan makin rasional makin bersahabat hubungannya dengan usul massa dan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan massa. Adalah perkembangan Barat yang mengangkat kapitalisme ini ke dalam suatu sistem...”Dalam paham perekonomian bebas, setiap pasar dianggap sebagai potensi keuntungan, dan bukankah sangat berbahaya kalau kemudian jasa-jasa layanan publik yang vital bagi hajat hidup orang banyak, ibarat kesehatan, pendidikan, listrik dan sebagainya diserahkan sepenuhnya kebijakannya kepada logika pasar bebas? Logika pasar bebas ialah akumulasi keuntungan dan perebutan pasar. Sebagai konsekuensi dari logika ini, dunia ekonomi fluktuasi harga dan suplai barang dan jasa menjadi bergantung pada kemauan adikara dari pihak pelaku pasar bebas, dan inilah yang disebut sebagai anarki perekonomian bebas oleh Max Weber. Seberapa besar beban harga-harga barang dan jasa seluruh anggota masyarakat bergantung pada belas kasih para pelaku perekonomian bebas.

Nah, keberadaan birokrasi persis kontras dengan logika pasar bebas yang mengutamakan akumulasi keuntungan dan eksploitasi pasar. Jika logika perekonomian bebas ialah logika ekonomi yang secara ekspansif berusaha turut mengontrol dan mengarahkan logika politik, maka sebaliknya birokrasi berlandaskan pada logika politik yang berusaha mengatur seluruh perikehidupan sebuah masyarakat, termasuk logika dan gerak langkah ekonomi masyarakat tersebut semoga selaras dengan tujuan politik yang sudah diputuskan. Apakah logika dan tujuan politik itu? Hal ini tentu saja bergantung pada siapa pemegang kekuasaan penentuan dan perumusan logika dan tujuan politik tersebut. Ideologi dan huruf pemegang kekuasaan di sini sangat menentukan. Sebagai sebuah alat atau instrumen kebijakan politik, maka terperinci bahwa birokrasi dihentikan mempunyai logika lain selain dari logika yang sudah diputuskan oleh kekuasaan politik, dan semoga birokrasi kemudian tidak bergeser kepada menganut logika ekonomi, maka sumber penting bagi pembiayaan acara birokrasi, yaitu pajak, dihentikan diserahkan kepada pihak pelaku ekonomi pasar bebas. melaluiataubersamaini kata lain, harus ada kemandirian pembiayaan bagi birokrasi. Jika tidak, maka apa yang pernah diceritakan Max Weber akan terulang. Max Weber menulis: “Para pejabat didanai ibarat juga Caesar didanai oleh Crassus dan berusaha mengembalikan biaya itu dengan menyalahgunakan posisi resmi mereka.”