Friday, March 8, 2019
A. Ruang Lingkup Sektor Publik
Dalam waktu yang relatif singkat akuntansi sektor publik sudah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Saat ini terdapat perhatian yang lebih besar terhadap praktik akuntansi yang dilakukan oleh lembaga-lembaga pemerintah, perusahaan milik negara/daerah, dan banyak sekali organisasi publik lainnya dibandingkan dengan masa sebelumnya. Terdapat tuntutan yang lebih besar dari masyarakat untuk dilakukan transparansi dan akuntabilitas publik lembaga-lembaga sektor publik.
Lembaga-lembaga sektor publik ketika ini tengah menghadapi tekanan untuk lebih efisien, memperhitungkan biaya ekonomi dan biaya sosial, serta dampak negative atas kegiatan yang dilakukan. Berbagai tuntutan tersebut menyebabkan akuntansi sanggup dengan cepat diterima dan diakui sebagai ilmu yang dibutuhkan untuk mengelola urusan-urusan publik. Akuntansi sektor publik pada pertamanya ialah kegiatan yang terspesialisasi dari suatu profesi yang relatif kecil. Namun demikian, saai ini akuntansi sektor publik sedang mengalami proses untuk menjadi disiplin ilmu yang lebih dibutuhkan dan substansial keberadaannya.
Akuntansi sektor publik mempunyai kaitan yang akrab dengan penerapan dan perlakuan akuntansi pada domain publik. Domain publik sendiri mempunyai wilayah yang lebih luas dan kompleks dibandingkan sektor swasta. Secara kelembagaan, domain publik meliputi; badan-badan pemerintah (pemerintah sentra dan tempat serta unit kerja pemerintah), perusahaan milik negara/daerah (BUMN dan BUMD), yayasan, organisasi politik dan organisasi massa, forum swadaya masyarakat (LSM), universitas, dan organisasi nirlaba lainnya. Jika dilihat dari variable lingkungan, sektor publik dipengaruhi oleh banyak faktor tidak spesialuntuk faktor ekonomi semata, akan tetapi faktor politik, sosial, budaya, dan historis juga mempunyai dampak yang signifikan.
Beberapa kiprah dan fungsi sektor publik bekerjsama sanggup juga dilakukan oleh sektor swasta, contohnya kiprah untuk menghasilkan beberapa jenis pelayanan publik, sepeti layanan komunikasi, penarikan pajak, pendidikan, transportasi publik, dan sebagainya. Akan tetapi, untuk kiprah tertentu keberadaan sektor publik tidak sanggup digantikan oleh sektor swasta, contohnya fungsi birokrasi pemerintahan. Sebagai konsekuensinya, akuntansi sektor publik dalam beberapa hal tidak sama dengan akuntansi pada sektor swasta.
B. Sifat dan Karakteristik Akuntansi Sektor Publik
Akuntansi ialah suatu kegiatan yang mempunyai tujuan (purpose activity). Tujuan akuntansi diarahkan untuk mencapai hasil tertentu, dan hasil tersebut harus mempunyai manfaat. Akuntansi dipakai baik pada sektor swasta maupun sektor publik untuk tujuan-tujuan tidak sama. Dalam beberapa hal, akuntansi sektor publik tidak sama dengan akuntansi pada sektor swasta. Perbedaan sifat dan karakteristik akuntansi tersebut disebabkan lantaran adanya perbedaan lingkungan yang mempengaruhi.
Organisasi sektor publik bergerak dalam lingkungan yang sangat kompleks dan turbulence. Komponen lingkungan yang menghipnotis sektor publik mencakup faktor: ekonomi (pertumbuhan ekonomi, inflasi, tenaga kerja); politik (jaenteng internasional korelasi negara dan masyarakat); kultur (keragaman suku, agama, sosial masyarakat); demografi (pertumbuhan penduduk, migrasi, tingkat kesehatan, dan sebagainya).
C. Konsep Value For Money
- Konsep Value For Money
Value for money ialah konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan pada tiga elemen utama dan dua elemen tambahan.
a. Elemen Utama :
1) Ekonomi, pemerolehan input dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada harga terendah. Ekonomi ialah perbandingan input dengan input value. Ekonomi terkait dengan sejauh mana organisasi sektor publik sanggup meminimalisir input resources yang dipakai yaitu dengan menghindari value yang ditetapkan dalam satuan moneter pengeluaran yang boros dan tidak produktif.
2) Efisiensi, pencapaian output yang maksimum dengan input tertentu atau penerapan input terendah untuk mencapai output tertentu. Efisiensi ialah perbandingan output dengan input yang dikaitkan dengan standar kinerja atau sasaran yang sudah diputuskan.
3) Efektivitas, tingkat pencapaian hasil jadwal dengan sasaran yang diputuskan. Efektivitas ialah perbandingan outcome dengan output.
b. Elemen Tambahan:
1) Keadilan, mengacu pada adanya peluang sosial (sosial opportunity) yang sama untuk mendapat pelayanan publik berkarakter dan kesejahteraan ekonomi.
2) Pemerataan, penerapan uang publik hendaknya tidak terserius pada kelompok tertentu saja, melainkan dilakukan secara merata.
2. Input, Output, dan Outcome
a. Input, ialah sumberdaya yang dipakai untuk pelaksanaan suatu kebijakan program, dan aktivitas. misal input: dokter di rumah sakit, tanah untuk jalan baru, guru di sekolah, dan sebagainya.
b. Output, ialah hasil yang dicapai dari suatu program, aktivitas, dan kebijakan. misal output yang dihasilkan polisi yaitu tegaknya aturan dan peraturan atau rasa kondusif masyarakat, ukuran output sanggup diperkirakan oleh turunnya angka kriminalitas, tetapi hal tersebut tidak sepenuhnya benar lantaran ini sanggup dipengaruhi oleh banyak faktor, ibarat kiprah pendidikan, perbaikan ekonomi, dan sebagainya sedangkan kegiatan polisi spesialuntuklah salah satu faktor.
c. Outcome, ialah dampak yang ditimbulkan dari suatu kegiatan tertentu. Sebagai contoh, outcome yang diharapkan terjadi dari kegiatan pengumpulan sampah oleh dinas kemembersihkanan kota yaitu terciptanya lingkungan kota yang membersihkan dan sehat. Outcome seringkali dikaitkan dengan tujuan (objectives) atau sasaran yang hendak dicapai.
3. Manfaat implementasi konsep value for money pada organisasi publik:
a. Meningkatkan efektivitas pelayanan publik, dalam arti pelayanan yang didiberikan sempurna samasukan.
b. Meningkatkan mutu pelayanan publik.
c. Menurunkan biaya pelayanan publik lantaran hilangnya inefisiensi dan terjadinya penghematan dalam penerapan input.
d. Alokasi belanja yang lebih berorientansi pada kepentingan publik.
e. Meningkatkan kesadaran akan uang publik (publik costs awareness) sebagai akar pelaksanaan akuntabilitas publik.
D. Perbedaan dan Persamaan Sektor Publik dan Sektor Swasta
1) Tujuan, sektor swasta mempunyai tujuan untuk meterbaikkan laba, sedangkan sektor publik mempunyai tujuan untuk pemdiberian pelayanan sektor pulik.
2) Sumber pembiayaan, sektor publik, sumber pendanaan berasal dari pajak, dan retribusi, charging for service, keuntungan perusahaan milik negara, kontribusi pemerintah, dan lain-lain pendapatan yang sah dan tidak berperihalan dengan peraturan perundang-udangan yang sudah diputuskan.
3) Pada sektor swasta, sumber pembiayaan terbagi atas sumber pembiayaan; internal, pecahan keuntungan yang diinvestasikan kembali keperusahaan dan modal pemilik dan eksternal, utang bank, penerbitan obligasi, dan penrbitan saham gres untuk mendapat dana dari publik.
4) Pola pertanggungjawabanan, sektor swasta, administrasi bertanggung tanggapan kepada pemilik perusahaan (pemegang saham).
5) Sektor publik secara vertikal, pertanggungjawabanan atas pengelolahan dana kepada otoritas yang lebih tinggi dan secara horisontal, pertanggungjawabanan kepada masyarakat luas.
6) Struktur organisasi, sektor publik bersifat birokratis, kaku, dan hirarkis. Sektor swasta berbentuk datar, piramid, lintas fungsional dan lain sebagainya sesuai pilihan organisasi.
7) Karakteristik anggaran, sektor publik rencana anggaran dipublikasikan kepada masyarakat secara terbuka untuk dikritisi dan didiskusikan. Sektor swasta, bersifat tertutup bagi publik lantaran anggaran ialah diam-diam perusahaan.
8) Sistem akuntansi, sektor publik berbasis cash accounting & modifikasi accrual accounting. Sektor swasta berbasis accrual accounting.
Persamaan Sektor Swasta dengan Sektor Publik
1) Kedua sektor ialah pecahan integral dari sistem ekonomi negara dan memakai sumberdaya yang sama untuk mencapai tujuan organisasi.
2) Keduanya mengahadapi duduk masalah yang sama, yaitu masalaha kelangkaan sumberdaya secara ekonomis, efektif dan efisien.
3) Proses pengendalian administrasi termasuk administrasi keuangan pada dasarnya. Keduanya sama-sama membutuhkan gosip yang handal dan relevan untuk melakukan fungsi manajemen.
4) Pada beberapa hal kedua sektor menghasilkan produk yang sama, contohnya pendidikan, kesehatan, dan lainnya.
5) Kedua sektor terikat peraturan perundang-undangan dan ketentuan aturan lain yang disyaratkan.
E. Tujuan Akuntansi Sektor Publik
American Accounting Association (1970) dalam Glynn (1993) menyatakan bahwa tujuan akuntansi pada organisasi sektor publik yaitu untuk:
- Memdiberikan gosip yang diharapkan untuk mengelola secara tepat, efisien, dan hemat atas suatu operasi dan alokasi sumber daya yang dipercayakan kepada organisasi. Tujuan ini terkait dengan pengendalian manajemen.
- Memdiberikan gosip yang memungkinkan bagi manajer untuk melaporkan pelaksanaan tanggung tanggapan mengelola secara sempurna dan efektif jadwal dan penerapan sumber daya yang menjadi wewenangnya; dan memunkinkan bagi pegawai pemerintah untuk melaporkan kepada publik atas hasil operasi pemerintah dan penerapan dana publik. Tujuan ini terkait dengan akuntabilitas.
F. Perkembangan Akuntansi Sektor Publik
- Tahun 1950-an sektor publik memainkan kiprah utama sebagai pembuat dan pelaksana taktik pembangunan.
- Istilah sektor publik mulai di pakai pada tahun 1952.
- Pada tahun 1970-an berbagaiKoreksikan muncul terhadap sektor publik yang keberadaannya dianggap tidak efisien dan jauh tertinggal dari disektor swasta. Sektor publik dianggap mengganggu pembangunan ekonomi dan sosial dengan alasan sektor publik sering dijadikan sebagai masukang pemborosan ekonomi.
- Pada tahun 1980-an reformasi sektor publik di negara industri maju sebagai jawabanan atas banyak sekali Koreksian, sehingga terjadi perubahan pada akuntansi sektor publik. Akuntansi sektor publik lalu mengikuti dan mengikuti keadaan dengan perubahan-perubahan yang terjadi. contohnya perubahan sistem akuntansi, dari akuntansi berbasis kas menjadi akuntansi berbasis akrual.
- Akuntansi sektor publik terus berkembang seiring meningkatnya tuntutan dilakukannya transparansi dan akuntabilitas publik oleh forum sektor publik.
G. Good Governance
Good Governance sering diartikan sebagai kepemerintahan yang baik. Sementara World Bank mendefinisikan sebagai suatu penyelenggaraan administrasi pembangunan yang solid dan bertanggung tanggapan yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi investasi, dan pencegahan korupsi secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta membuat legal and political framework.
Karakteristik good governance berdasarkan UNDP, meliputi; participation, rule of law, transparancy, responsiveness, concensus orientation, equity, efficienfy and effectiviveness, accountability, and strategic vision.
Untuk mewujudkan good governance diharapkan reformasi kelembagaan, reformasi administrasi publik, reformasi pengelolaan keuangan pemerintah daerah (sistem penganggaran, akuntansi, pemeriksaan, dan administrasi keuangan).