Pengertian Jual Beli Pada Zaman Rosulullah

Pengertian Jual Beli pada Zaman Rosulullah

Jual beli sudah terjadi sebelum pemerintah menetapkannya dalam undang-undang, pada zaman Rasulullah SAW pada waktu itu caranya masih primitif yaitu masih menggunakan sistem barter, tukarn menukar barang, sehabis insan memasuki masa kemajuan, mereka kemudian menggunakan cara dan sistem penentuan harga, untuk lebih mempergampang teknis pemenuhan kebutuhannya dan menghindarkan dari kesukaran dan kesusahan.

melaluiataubersamaini demikian jual beli menjadi cara bekerja yang banyak membuahkan kesejahteraan manusia, lantaran mereka sanggup berusaha mencari rizqi dengan kondusif dan tenang, tanpa ada yang merasa dirugikan baik kerugian secara terang-terangan, terpaksa maupun kerugian secara tersembunyi, sehingga tercipta kehidupan yang teratur. Oleh lantaran itu Allah SWT menghalalkan jual beli dengan sekaligus memutuskan aturan yang ibadah untuk menjamin kelangsungan dan kebaikan insan ini.

Kenyataan memang menyampaikan bahwa sengketa perdata khususnya terkena jual beli paling banyak terjadi, lantaran disebabkan tidak dipenuhi persyaratan dan aturan-aturan yang sudah diputuskan itu. Peraturan dan persyaratan tersebut sudah banyak ditulis di banyak sekali kitab dan buku khususnya di dalam kitab fiqh. Di samping itu ada beberapa aturan tata sanksi alam (etika) yang harus dijaga dan dipatuhi bersama semoga tercipta iklim perjuangan yang adil dan bijaksana, dengan begitu tidak ada yang merasa tertipu.[13]

2. Pengertian Jual Beli Tanah Menurut Pasal 1457 KUUHPdt.

Jual beli Tanah ialah suatu perjanjian dimana pihak yang mempunyai tanah yang disebut “Penjual”, berjanji dan mengikatkan diri untuk menyerahkan haknya atas tanah yang bersangkutan kepada pihak lain, yang disebut “Pembeli”. Sedangkan pihak pembeli berjanji dan mengikatkan untuk membayar harya yang sudah disetujui yang dijual belikan berdasarkan ketentuan Hukum Barat ini ialah apa yang disebut “tanah-tanah hak barat”. 

melaluiataubersamaini dilakukannya jual beli tersebut belum terjadi perubahan apa pun npada hak atas tanah yang bersangkutan, biarpun contohnya pembeli sudah membayarn penuh harganya dan tanahnya pun secara fisik sudah diserahkan kepadanya.[14]

Hak atas tanah yang dijual gres berpindah kepada pembeli, jikalau penjual sudah menyerahkannya secara yuridis kepadanya, dalam rangka memenuhi kewajiban hukumnya (Pasal 1459). Untuk itu, wajib dilakukan perbuatan aturan lain, yang disebut “penyerahan yuridis” (dalam bahasa Belanda : “juridische levering”), yang diatur dalam Pasal 616 dan 620. Menurut pasal-pasal tersebut, penyerahan yuridis itu dilakukan juga di hadapan notaries, yang membuat aktanya, yang disebut dalam bahasa Belanda “transport acte” (akta transport). Akta transport ini wajib didaftarkan pada Pejabat yang disebut “Penyimpan hypotheek”. melaluiataubersamaini selesainya dilakukan registrasi tersebut, tatacara penyerahan yuridis selesai dan dengan registrasi itu hak atas tanah yang bersangkutan berpindah kepada pembeli.

Pasal-pasal KUUHPdt yang mengatur tatacara penyerahan yuridis sebagai kelanjutan dari jual beli tanah tersebut, belum pernah berlaku hingga dicabut oleh UUPA. Berdasarkan ketentuan Pasal 24 dari Bepalingen Omtrent de Invoering van en den Overgang tot de nieuwe Wetgeving (Publikasi 3 Maret 1848 S. 10), penyerahan yuridis hak atas tanah diatur dan tatacaranya diputuskan dalam Overschrijvingsordonnatie (S. 1834-27). (Secara tidak tepat, umum disebut “Ordonansi Baliknama”). Menurut Pasal 1 Ordonansi tersebut penyerahan yuridis wajib dilakukan di hadapan Ordonansi tersebut penyerahan yuridis wajib dilakukan di hadapan Overschrijvingsambtenaar (Pejabat Baliknama), yang bertugas membuat sertifikat transportnya, sekaligus melaksanakan pendaftarannya. 

Ketentuan-ketentuan KUUHPdt dan Overschrijvingsordonnatie yang mengatur penyerahan yuridis itulah yang termasuk Hukum Tanah lantaran dengan dilakukannya penyerahan yuridis terjadi pemindahan hak atas tanah yang bersangkutan (Dalam sistematika di atas termasuk 2c)

Pengertian, Sejarah, Tujuan Dan Azas Penyusunan Undang-Undang Pokok Agraria 

Dalam Hukum Adat, “jual beli tanah” bukan perbuatan aturan yang ialah apa yang disebut “perjanjian obligatoir”. Jual beli tanah dalam Hukum Adat ialah perbuatan aturan pemindahan hak dengan pembayaran tunai. Artinya, harga yang disetujui bersama dibayar penuh pada ketika dilakukan jual beli yang bersangkutan. Dalam Hukum Adat tidak ada pengertian penyerahan yuridis sebagai pemenuhan kewajiban aturan penjual, lantaran justru apa yang disebut “jual beli tanah” itu ialah penyerahan hak atas tanah yang dijual kepada pembeli yang pada ketika yang sama membayar penuh kepada penjual harga yang sudah disetujui bersama. Maka jual beli tanah berdasarkan pengertian Hukum Adat ini pengaturannya termasuk Hukum Tanah.[15]

3. Dalam jual beli supaya tidak ada sengketa di kemudian hari ada aturan jual beli yang harus dipenuhi rukun-rukun jual beli antara lain. 

a. Adanya penjual dan pembeli 

Syaratnya ialah : 

• Berakal, semoga tidak terkecoh. Orang yang gila atau udik tidak sah jual belinya. 
• melaluiataubersamaini kehendak sendiri (bukan dipaksa
• Tidak mubazir (pemboros), lantaran harta orang yang mubazir di tangan walinya. 
• Baligh atas dalam aturan perdata cakap yang sudah berumur 15 tahun keatas / dewasa. 

b. Adanya barang yang dimiliki sendiri 

c. Adanya alat untuk melaksanakan pembayaran (uang).[16]

Dalam pasal 1473 dan 1476 bahwa penjual wajib menyatakan dengan jelas, untuk apa ia mengikatkan dirinya. Janji yang tidak terang dan sanggup diartikan dalam banyak sekali pengertian harus ditafsirkan untuk kerugiannya. Adapun biaya penyerahan barang dipikul oleh penjual, sedangkan biaya pengambilan dipikul oleh pembeli kecuali lantaran diperjanjikan sebaliknya. 

Adapun kewajiban utama pembeli ialah pembayaran harga pembelian pada waktu dan tempat yang diputuskan di dalam perjanjian pasal 1513 KUHPdt.[17]

Dalam pasal 1457 KUUH-Pdt jual beli ialah suatu perjanjian-perjanjian antara 2 belah pihak. Adapun kata perjanjian yang dirumuskan dalam pasal 1313 KUHPdt, yaitu suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih ketentuan pasal 1313 KUHPdt ini kurang tepat, lantaran ada beberapa kelemahan antara lain : 

1. Hanya menyangkut sepihak saja. Hal ini sanggup diketahui dari rumusan kata kerja “mengikatkan diri”, sifatnya spesialuntuk hadir dari satu pihak saja, tidak dari kedua belah pihak.
2. Kata perbuatan menyangkup juga tanpa consensus. Dalam pengertian buatan” termasuk juga tindakan penyelenggaraan kepentingan.
3. Pengertian perjanjian dalam buku 11 KUHPdt bahu-membahu spesialuntuk meliputi perjanjian yang bersifat kebendaan, bukan bersufat kepribadian.

Adapun unsur-unsur dalam perjanjian ialah : 

1. Ada pihak-pihak sedikitnya dua orang (subjek) 
2. Ada persetujuan pihak-pihak itu 
3. Adanya obyek yang berupa benda 
4. Adanya tujuan bersifat kebendaan 
5. Ada bentuk tertentu mulut maupun tulisan 

Perjanjian yang sah ialah perjanjian yang memenuhi syarat-syarat yang diputuskan oleh undang-undang. Perjanjian yang sah dialasi dan didiberi akhir hukum. Menurut ketentuan pasal 1320 KUHPdt. Adapun syarat syaratny antara lain: 

1. adanya persetujuan antara pihak pihak yang membuat perjanjian (konsesus)
2. ada keakapan pihak pihak untuk mebuat perjanjian (capacity)
3. adanya suatu hal tertentu (obyek)
4. adanya suatu lantaran yang halal (causa)

B. Pengertian Tanah dan Hukum Tanah 

1. Pengertian Tanah

Sebutan tanah dalam bahasa kita sanggup digunakan dalam banyak sekali arti. Maka dalam penerapannya perlu didiberi batasan, semoga diketahui dalam arti apa istilah tersebut digunakan.

Dalam Hukum Tanah kata sebutan “tanah” digunakan dalam arti yuridis, sebagai suatu pengertian yang sudah didiberi batasan resmi oleh UUPA.

Dalam Pasal 4 ditetapkan, bahwa Atas dasar hak menguasai dari Negara…ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang sanggup didiberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang… 

melaluiataubersamaini demikian jelaslah, bahwa tanah dalam pengertian yuridis ialah permukaan bumi (ayat 1). Sedang hak atas tanah ialah hak atas sebagian tertentu permukaan bumi, yang berbatas, berdimensi dua dengan ukuran panjang dan lebar.

Tanah didiberikan kepada dan dipunyai oleh orang dengan hak-hak yang disediakan oleh UUPA, ialah untuk digunakan atau dimanfaatkan. Didiberikannya dan dipunyainya tanah dengan hak-hak tersebut tidak akan bermakna jikalau penerapannya terbatas spesialuntuk pada tanah sebagai permukaan bumi saja. Untuk keperluan apa pun tidak bisa tidak, niscaya diharapkan juga penerapan sebagian badan bumi yang ada di bawahnya dan air serta ruang yang ada di atasnya. Oleh lantaran itu dalam ayat (2) ditetapkan bahwa hak-hak atas tanah bukan nspesialuntuk mempersembahkan wewenang untuk mempergunakan sebagian tertentu permukaan bumi yang bersangkutan, yang disebut “tanah”, tetapi juga badan bumi yang ada di bawahnya dan air serta ruang yang ada di atasnya.

misal dan Sejarah Singkat Desa Podorejo Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung

melaluiataubersamaini demikian makna yang dipunyai dengan hak atas tanah itu ialah tanahnya, dalam arti sebagian tertentu dari npermukaan bumi. Tetapi wewenang menggunakan yang bersumber npada hak tersbeut diperluas hingga meliputi juga penerapan “sebagian badan bumi yang ada di bawah tanah dan air serta ruang yang ada di atasnya”. 

Tubuh bumi dan air serta ruang yang dimaksudkan itu bukan kepunyaan pemegang hak atas tanah yang bersangkutan. Ia spesialuntuk diperbolehkan menggunakannya. Dan itu pun ada batasnya menyerupai yang ditetapkan dalam Pasal 4 ayat (2) dengan kata-kata : sekedar diharapkan untuk kepentingan yang eksklusif bekerjasama dengan penerapan tanah itu, dalam batas-batas berdasarkan undang-undang ini (yaitu : UUPA) dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi. 

Sedalam berapa badan bumi itu boleh digunakan dan setinggi berapa ruang yang ada di atasnya boleh digunakan, ditentukan oleh tujuan penerapannya, dalam batas-batas kewajaran, perhitungan teknis kemampuan badan buminya sendiri, kemampuan pemegang haknya serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

Penggunaan badan bumi itu harus ada hubungannya eksklusif dengan gedung yang dibangun di atas tanah yang bersangkutan. Misalnya untuk pemancangan tiang-tiang pondasi, untuk basement, ruang parker dan lain-lain keperluan yang eksklusif bekerjasama dengan pembangunan dan penerapan gedung yang dibangun. Lihat BAB XII. 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1994) tanah ialah :

1. Permukaan bumi atau lapisan bumi yang di atas sekali;
2. Keadaan bumi di suatu tempat
3. Permukaan bumi yang didiberi batas;
4. Bahan-bahan dari bumi, bumi sebagai materi sesuatu (pasir, cadas, napal dan sebagainya).[18]

2. Pengertian Hukum Tanah

Tanah sebagai penggalan dari bumi. Disebutkan dalam pasal 4 ayat (1) UUPA yaitu atas dasar hak menguasai dari Negara sebagai yang dimaksud dalam pasal 12 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi yang disebut tanah, yang sanggup didiberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, serta Badan Hukum. melaluiataubersamaini demikian, jelaslah bahwa tanah dalam pengertian yuridis ialah permukaan bumi, sedangkan hak atas tanah ialah hak atas sebagian tertentu permukaan bumi, yang berbatas, berdimensi dua dengan ukuran panjang dan lebar.[19]

Sebelum memasuki pada pengertian aturan tanah, maka kita uraikan doloe pengertian hukum. Hukum ialah sesuatu yang abnormal yang tidak sanggup dilihat tetapi sanggup dirasakan adanya, itu sebabnya hingga ketika ini belum didapatkan suatu definisi tentang aturan yang tepat dan tepat yang diterima oleh setiap orang (Apeldorn, 1980)[20]. 

Menurut rs. E. Utrecht, S.H. aturan ialah himpunan peraturan-peraturan (perintah dan larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dank arena itu harus ditata oleh masyarakat itu (Ulrecht, 1957)[21]

Effendi Perangin menyatakan bahwa aturan tanah ialah keseluruhan peraturan-peraturan aturan baik yang tertulis maupun tidak terdaftar yang mengatur hak-hak penguasaan atas tanah yang ialah lembaga-lembaga aturan dan hubungan-hubungan aturan yang kongkret.[22]

Dari banyak sekali uraian di atas sanggup kita garis bawahi bahwasannya aturan tanah nadalah keseluruhan ketentuan aturan baik tertulis maupun tidak tertulis, yang tiruananya mempunyai objek pengaturan yang sama yaitu hak-hak penguasaan atas tanah sebagai lembaga-lembaga aturan dan sebagai korelasi aturan yang konkrit, beraspek pablik dan privat, yang sanggup disusun dan dipelajari secara sistematis hingga keseluruhannya menjadi satu kesatuan yang ialah satu system.[23]

Objek aturan tanah ialah hak penguasaan atas tanah, yang dimaksud hak penguasaan atas tanah ialah hak yang meliputi serangkaian wewenang, kewajiban, atau larangan-larangan bagi pemegang haknya untuk berbuat sesuatu terkena tanah yang dihaki, sesuatu yang boleh, wajib/dilarang untuk diperbuat yang ialah isi hak penguasaan itulah yang menjadi kriteria atau tolok ukur pembeda diantara hak-hak penguasaan atas tanah yang diatur dalam aturan tanah.[24]

3. Sistematika Pengaturan Hak-Hak Penguasaan Atas Tanah

melaluiataubersamaini pendekatan pengertian hak penguasaan atas tanah sebagai, “lembaga hukum” dan “hubungan aturan konkret”, nketentuan-ketentuan aturan yang mengaturnya ndapat disusun dan dipelajari dalam suatu sistematika yang khas dan masuk akal. 

Dikatakan “khas”, lantaran spesialuntuk dijumpai dalam Hukum Tanah dan tidak dijumpai dalam cabang-cabang Hukum yang lain. Dikatakan “masuk akal” lantaran mudah ditangkap dan diikuti logikanya. 

1. Ketentuan-ketentuan Hukum Tanah yang mengatur hak-hak penguasaan atas tanah sebagai forum aturan :

• Memdiberi nama pada hak penguasaan yang bersangkutan;
• Menetapkan isinya, yaitu mengatur apa saja yang boleh, wajib dan dihentikan untuk diperbuat oleh pemegang haknya serta jangka waktu penguasaannya;
• Mengatur hal-hal terkena subyeknya, siapa yang boleh menjadi pemegang haknya dan syarat-syarat bagi penguasaannya;
• Mengatur hal-hal terkena tanahnya. 

2. Ketentuan-ketentuan Hukum Tanah yang mengatur hak-hak penguasaan atas tanah sebagai korelasi aturan nyata :

• Mengatur hal-hal terkena penciptaannya menjadi suatu korelasi aturan yang konkret, dengan nama atau sebutan yang dimaksudkan dalam poin 1a di atas;
• Mengatur hal-hal terkena pembebanannya dengan hak-hak lain;
• Mengatur hal-hal terkena pemindahannya kepada pihak lain
• Mengatur hal-hal terkena hapusnya;
• Mengatur hal-hal terkena pembuktiannya.

melaluiataubersamaini menggunakan sistematika di atas, ketentuan-ketentuan Hukum Tanah bukan saja sanggup diadakan, disusun dan dipelajari secara teratur, tetapi juga akan dengan mudah diketahui ketentuan-ketentuan apa yang termasuk Hukum Tanah dan apa yang bukan.

Tujuan dan Sistem Pendaftaran Tanah

Hanya ketentuan-ketentuan aturan yang mengatur hal-hal yang disebutkan di atas dan yang termasuk dalam sistematika di atas saja yang ialah ketentuan-ketentuan Hukum Tanah. Penentuan batas dengan bidang Hukum yang lain itu mempunyai juga manfaat praktis, lantaran semenjak mulai berlakunya UUPA Hukum Tanah kita sudah diunifikasikan, sedang Hukum Privat, terutama Hukum Pardata, masih dualistic.

3. Ketentuan-Ketentuan Hak Milik atas Tanah

Dalam pasal 20 ayat 1 UUPA hak milik mempunyai pengertian bahwa hak milik ialah hak turun menurun, terkuat dan terpenuhi yang sanggup dipunyai orang atas tanah.[25]

Menurut ketentuan dalam pasal 570 KUHPdt, “Hak milik ialah hak untuk menikmati suatu benda dengan sepenuhnya dan untuk menguasai benda itu dengan sebebas-bebasnya, asal tidak dipergunakan berperihalan dengan undang-undang dan peraturan umum.

Dari ketentuan pasal 570 KUHPdt sanggup diuraikan pengertian sebagai diberikut.

• Hak milik ialah hak paling utama, lantaran pemilik sanggup menikmatinya dengan sepenuhnya dan menguasai sebebas-bebasnya.
• Dapat menikmati sepenuhnya, artinya pemilik sanggup memanfaatkan seterbaik mungkin.
• Dapat menguasai sebebas-bebasnya.
• Hak milik tidak boleh diganggu gugat, baik orang lain maupun penguasa, kecuali dengan alasan syarat-syarat dan berdasarkan ketentuan undang-undang.

4. Ketentuan-Ketentuan Peralihan Hak Milik

Seperti yang dijelaskan dalam pasal 20 ayat 2 “Bahwa hak milik sanggup dialihkan kepada pihak lain” dan juga pasal 23 ayat UUPA Hak Milik, demikian pula setiap peralihannya, hapusnya dan pembebanannya dengan hak-hak lain harus didaftarkan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam pasal 19.

Dalam Hak Milik disebutkan padanya suatu penyerahan. Penyerahan disini mempunyai arti : pengalihan suatu benda oleh pemiliknya atau atas namanya kepada orang lain sehingga orang lain itu memperoleh hak atas benda itu. Misalnya dalam jual beli, jual beli baris dalam taraf menimbulkan hak dan kewajiban saja (obligator), tetapi belum memindahkan hak milik.

Dalam perjanjian jual beli, hibah, pemdiberian hadiah, tukar-menukar penyerahan itu memindahkan hak milik. melaluiataubersamaini berlakunya UUPA No. 5 tahun 1960 dan peraturan pelaksanaannya, maka penyerahan benda tidak bergerak berupa tanah dan yang menempel di atasnya dilakukan dengan sertifikat otentik di muka Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Menurut peraturann yang berlaku kini Pejabat Pembuat Akta Tanah ini sanggup berupa notaris dan sanggup pula camat berdasarkan tempat kerja masing-masing. Kemudian PPAT tersebut didaftarkan ke kantor agraria setempat penggalan registrasi tanah. Atas dasar ini pejabat registrasi tanah menerbitkan sertifikat hak milik sebagai tanda bukti hak.

Adapun syarat-syarat penyerahannya yaitu :

1. Harus ada alasan hak (title)
2. Harus ada perjanjian kebendaan
3. Harus dilakukan oleh orang yang berhak
4. Harus dengan penyerahan nyata.[26]

Peristiwa-peristiwa aturan menyerupai meninggalnya seseorang, yang menimbulkan beralihnya lantaran aturan hak atas tanah yang dipunyainya kepada andal warisnya, pengaturannya tetap oleh Hukum Waris, lantaran tidak ada bedanya yang hakiki dengan beralihnya unsur-unsur harta peninggalan lainnya yang bukan tanah. Tetapi pembuktian terkena sudah beralihnya hak atas tanah nyang bersangkutan kepada dan pemiliknya oleh andal waris yang bersangkutan, pengaturannya termasuk Hukum Tanah (dalam sistematika di atas termasuk poin 2e).

Sehubungan dengan itu, maka yang dimasukkan dalam poin 2c spesialuntuklah ketentuan-ketentuan yang mengatur perbuatan-perbuatan aturan pemindahan hak, yaitu perbuatan-perbuatan aturan yang sengaja dilakukan untuk memindahkan suatu korelasi aturan nyata kepada pihak lain.

sepertiyang dikemukakan di atas, tidak tiruana ketentuan aturan terkena tanah ialah peraturan Hukum Tanah. Sebelum berlakunya UUPA dikenal forum aturan jual beli tanah. Ada yang diatur oleh Kitab Undang-Undang Perdata (KUUHPdt) yang tertulis, dan ada yang diatur oleh Hukum Adat yang tidak tertulis.[27]

C. Tujuan Jual Beli Tanah

Pada prinsipnya tujuan dari jual beli tanah ialah untuk peralihan hak milik atas tanah yang dijelaskan dalam pasal 23 ayat 1 UUPA,”hak milik demikian pula setiap peralihannya, hapusnya dan pembebabannya dengan hak-hak lain harus didaftarkan berdasarkan ketentuan yang dimaksudkan dalam pasal 19 pasal 1 UUPA bahwa,” kepastian aturan oleh pemerintah diadakan registrasi tanah di seluruh wilayah republik Indonesia berdasarkan ketentuan-ketentuan yang diatur dengan peraturan pemerintah. 

Pendaftaran tersebut dalam ayat 1 pasal 2 meliputi : 

• Pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah 
• Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihannya 
• Pemdiberian surat tanda bukti hak-hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. 

Dalam pasal 26 ayat 1 dan 2 UUPA jual beli penukaran penghibaan, pemdiberian dengan wasiat, pemdiberian berdasarkan adapt dan perbuatan-perbuatan lain yang dimaksudkan untuk memindahkan hak milik serta pengawasannya diatur dengan peraturan pemerintah. [28]

Untuk itu tujuan jual beli tanah untuk menguasai tanah secara individual, berarti bahwa tanah bersangkutan boleh dikuasai secara perorangan. Tidak ada keharusan menguasainya bersama-sama dengan orang lain secara kolektif, biarpun menguasai dan menggunakan tanah secara bersama-sama dimungkinkan diperbolehkan. 

Hal itu ditegaskan dalam pasal 4 ayat 1 yang menyatakan bahwa,” atas dasar hak menguasai dari negara sebagai yang dimaksud di dalam ayat 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang sanggup didiberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang baik sendiri maupun dengan orang lain.[29] \

1. Peralihan Hak Milik Atas Tanah

a) Penjualan di Bawah Tangan dalam Rangka Eksekusi 

Pada prinsipnya setiap sanksi harus dilaksanakan melalui pelelangan umum, lantaran dengan cara demikian diharapkan sanggup diperoleh harga yang paling tinggi untuk obyek, hak tanggungan yang dijual.

Dalam keadaan tertentu apabila melalui pelelangan umum diperkirakan tidak akan menghasilkan harga tertinggi, dalam keadaan tertentu apabila melalui pelelangan umum diperkirakan tidak akan menghasilkan harga tertinggi, atas kesepakatan pemdiberi dan pemegang HT (Hak Tagihan) dan dengan dipenuhinya syarat-syarat tertentu yang disebut dalam Pasal 20 ayat (2) dan (3), dimungkinkan sanksi dilakukan dengan carna penjualan obyek HT oleh kreditor pemegang HT di bawah tangan, jikalau dengan cara demikian itu akan sanggup diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan tiruana pihak. Biarpun tidak ada penjelasannya, kiranya penjualan di bawah tangan itu dimungkinkan juga dalam hal sudah diadakan pelelangan umum, tetapi tidak diperoleh penawaran yang mencapai harga minimum yang diputuskan.

Pelaksanaan penjualannya spesialuntuk sanggup dilakukan sehabis lewat waktu 1 bulan semenjak didiberitahukan secara tertulis oleh pemdiberi dan/atau pemegang HTN kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Tanggal pemdiberitahuan tertulis ialah tanggal pengiriman pos tercatat, tanggal penerimaan melalui kurir, atau tanggal pengiriman fascsimile. Juga sehabis lewat waktu 1 bulan semenjak diadakan pengumuman dalam sedikit-dikitnya dalam 2 surat kabar yang beredar di tempat yang bersangkutan dan/atau media massa setempat lainnya, menyerupai radio dan televise. Apabila ada perbedaan antara tanggal pemdiberitahuan dan tanggal pengumuman, jangka waktu 1 bulan itu terhitung semenjak tanggal paling selesai antara kedua tanggal tersebut. Jangkauan surat kabar dan atau media massa lainnya itu harus meliputi tempat letak obyek HT yang bersangkutan.

Penjualan obyek HT “di bawah tangan” artinya penjualan yang tidak melalui pelelangan umum. Namun penjualan tersebut ntetap wajib dilakukan berdasarkan ketentuan PP24/1997 tentang Pendaftaran Tanah. Yaitu dilakukan di hadapan PPAT yang membuat aktanya dan diikuti dengan pendaftarannya di Kantor Pertanahan.

Persyaratan yang diputuskan dimaksudkan untuk melindungi pihak-pihak yang berkepentingan, contohnya pemegang HT kedua, ketiga dan kreditor-kreditor bukan pemegang HT dan pemdiberi HT. 

b) Penjualan Di Bawah Tangan Secara Sukarela

Penjualan di bawah ntangan yang dimaksudkan itu ialah penjualan dalam rangka sanksi HT, yang ketentuannya terdapat dalam Pasal 20 yang mengatur Eksekusi Hak Tanggungan. Maka biarpun untuk itu diharapkan persetujuan pemdiberi HT, yang melaksanakan ialah kreditor pemegang HT. Bukan pemdiberi HT ataupun pemdiberi HT bersama pemegang HT. Untuk itulah diharapkan komitmen yang disebut dalam uraian 184/I (2).

Sehubungan dengan itu tidak termasuk dalam ketentuan terkena penjualan sanksi di bawah tangan itu dengan syarat-syarat yang diuraikan di atas, penjualan obyek HT oleh pemdiberi HT, yang balasannya disahkan untuk digunakan melunasi piutang kreditor pemegang HT, dan disahkan pula pemmembersihkanan obyek HT yang dijual dan HT yang membebaninya. Ini termasuk pengertian “penjualan sukarela”. Biarpun dibebani HT, obyek yang bersangkutan masih ialah hak pemdiberi HT. Karena itu ia mempunyai hak untuk menjualnya kepada siapapun yang dikehendakinya, tidak terkecuali kepada pemegang HT sendiri. Dalam rangka melindungi kepentingan kreditor pemegang HT untuk itulah disediakan forum “droit de suite” (Uraian 176 B). Pada pihak lain kreditor pemegang HT pun berdasarkan ketentuan Pasal 18 mempunyai hak melepaskan HT yang dipunyainya. 

Sudah barang tentu penjualan itu tidak boleh dilakukan dengan maksud merugikan pihak lain, khususnya kreditor lain. Misalnya penjualan ataupun sebagai yang disebut dalam Akta Jual Beli yang bersangkutan. Dalam hal demikian jual-beli yang dilakukan sanggup dituntut pembatalannya oleh pihak yang merasa dirugikan dengan menggunakan forum “Action Pauliana”. (Pasal 1341 KUUHPdt).[30]

D. Sistem Pendaftaran Tanah

Sistem registrasi tanah yang digunakan di suatu Negara tergantung pada asas aturan yang dianut oleh Negara tersebut dalam mengalihkan hak atas tanahnya. Terdapat 2 macam asas aturan yaitu : “asas I’tikad baik” dan “asas nemo plus yuridis”, sekalipun suatu Negara menganut salah satu asas aturan tetapi yang secara murni berpegang pada salah satu asas hokum. Asas I’tikad baik berbunyi “orang yang memperoleh suatu hak dengan I’tikad baik akan tetap menjadi pemegang hak yang sah berdasarkan hukum. Asas ini melindungi orang yang diberi’tikad baik sedangkan asas nemo plus yuridis berbunyi” orang tidak sanggup mengalihkan hak melebihi hak yang ada padanya, ini berarti bahwa pengalihan hak oleh orang yang tidak berhak ialah batal. Asas ini melindungi pemegang hak yang sebenarnya.[31] Di dalam literature aturan agraria kita kenal beberapa sistem registrasi tanah yakni antara lain Sistem Torrens, Sistem Positif, Sistem Negative

a. Sistem Torent 

Sesuai dengan namanya, sistem ini diciptakan oleh SIR Robert Torent putra salah satu pendiri koloni Australia Selatan. Makara sistem ini berasal dari Australia Selatan. Sistem ini lebih dikenal dengan nama The Real Property Act yang mulai berlaku di Australia semenjak Tanggal 1 Juli 1858. Sistem ini kini digunakan di Aljazair, Tunisia, Kongo, Spanyol, Norwegia, Malaya, Kepulauan Fuji, Kanada, Yamanica, Trinidad, Dalam menggunakan sistem ini Negara-negara bersangkutan melihat pengalaman-pengalaman dari Negara-negara lain yang menggunakan sistem Torent ini Dalam detailnya agak menyimpang dari sistem aslinya, tetapi pada hakikatnya ialah sistem Torent yang disempurnakan dengan beberapa tambahan-tambahan serta percobaan-percobaan yang diubahsuaikan dengan aturan materialnya Negara-Negara masing-masing tata dasarnya ialah sama yakni The Real property Act. 

Dalam sistem ini sistem ini menyatakan bahwa sertifikat tanah ialah alat bukti yang paling lengkap tentang gak dari pemilik yang tersebut di dalam serta tidak sanggup diganggu gugat, ganti rugi terhadap pemilikan sejati ialah melalui dana asuransi dan untuk merubah buku tanah ialah tidak mungkin, terkecuali jikalau memperoleh sertifikat tanah, dimaksud melalui cara pemalsuan/penipuan.[32]

b. Sistem Positif

Menurut sistem ini, suatu sertifikat tanah yang didiberikan ialah berlaku sebagai tanda bukti hak yang mutlak, serta ialah satu-satunya tanda bukti hak atas tanah.[33]

Ciri-ciri sistem ini berdasarkan DEr. Ny Mariam Darus Badrul Zaman. S.H. dalam bukunya Bab-bab tentang Hypotik Hulas ialah bahwa registrasi menjamin dengan tepat bahwa nama yang terdaftar dalam buku tanah tidak sanggup dibantah walaupun ia bukan pemilik tanah yang berhak, Stelsel ini mempersembahkan kepercayaan yang mutlak pada buku tanah, pejabat-pejabat balik nama disini mempersembahkan kiprah yang sangat aktif, mereka menyelidiki apakah hak yang dipindahkan itu sanggup didaftar, menyelidiki identitas pihak-pihak, wewenang-wewenangnya, dan apakah formalitas-formalitas yang disyaratkan sudah dipenuhi atau tidak.

Adapun keberatan-keberatan terhadap sistem positif ini diantaranya :

1. Peran aktif pejabat-pejabat balik nama ini memakan waktu yang lama.
2. pemilik yang berhak sanggup kehilangan haknya diluar perbuatan dan diluar kesalahannya.
3. Apa nyang menjadi wewenang pengadilan diletakkan dibawah kekuasaan administrasi.

melaluiataubersamaini melihat uraian di atas kita sanggup menarikdanunik satu manfaat dari kegunaan sistem positif ini yaitu :

1. Adanya kepastian dari buku tanah.
2. Peran aktif dari pejabat balik nama tanah.
3. Mekanisme kerja dalam proses penerbitan sertifikat tanah mudah dimengerti oleh umum.

melaluiataubersamaini demikian sistem ini mempersembahkan suatu jaminan yang mutlak terhadap buku tanah kendatipun ternyata bahwa pemegang sertifikat tanah bukanlah pemilik sejati dan oleh lantaran itu ketika yang ber’tikad baik. Yang bertindak berdasar bukti tersbeut akan menerima jaminan mutlak walaupun ternyata bahwa segala keterangan yang tercantum dalam sertifikat ialah tidak benar.

c. Sistem Negatif 

Menurut sistem ini bahwa segala apa yang tercantum dalam sertifikat tanah ialah dianggap benar hingga sanggup dibuktikan suatu keadaan yang sebaliknya (tidak benar) dimuka sidang pengadilan.[34]

Ciri pokok sistem ini ialah bahwa registrasi hak atas tanah bukanlah ialah jaminan pada nama yang terdaftar dalam buku tanah. melaluiataubersamaini kata lain bahwa buku tanah bisa saja berubah sepanjang sanggup menerangkan bahwa dialah pemilik yang bahu-membahu melalui putusan yang sudah mempunyai keuatan aturan tetap.

Menurut Dr. Ny. Mariam Darus Badrul Zaman, S.H dalam bukunya Bab-bab tentang Hypothek Hal 44 dan 45 (dalam Bachtiar Efendi hal 82) mengemukakan bahwa hak dari nama yang terdaftar ditentukan oleh hak dari pemdiberi hak sebelumnya, perolehan hak tersebut ialah satu mata rantai. Menyelidiki apakah pemdiberian hak sebelumnya (Rehtsvoorganger) mempunyai wewenang menguasai (Besehikkingbe Veegdheid) atau tidak, berkaitan dengan bagaimana cara orang terdaftar itu memperoleh haknya, apakah sudah memenuhi ketentuan Undang-Undang atau tidak. Demikianlah penjajahan itu dilakukan terhadap peristiwa-peristiwa aturan yang menlampaui penyerahan. 

Kebaikan sistem negative ini ialah : 

1. Adanya pertolongan pada pemegang hak yang sebenarnya.
2. Adanya penyelidikan riwayat tanah sebelum sertifikatnya diterima.

Azas peralihan hak atas tanah berdasarkan system ini ialah azas-azas nemo plus yuris yakni orang tidak sanggup mengalihkan hak melebihi hak yang ada padanya, ini berarti bahwa pengalihan hak oleh orang yang tidak berhak ialah batal, Azas ini bertujuan melindungi pemegang hak yang sebenarnya. Berdasarkan asas ini pemegang hak yang bahu-membahu akan tetap sanggup menuntut kembali haknya yang terdaftar atas nama siapapun.

Sehubungan dengan kewajiban registrasi dimaksud system apakah yang dianut Undang-Undang Pokok Agraria dari beberapa sistem yang dikemukakan diatas untuk mengetahui hal ini terlebih lampau kita akan mengemukakan dasar aturan dari registrasi tanah yang dilaksanakan di Indonesia yang sanggup kita temukan dalam pasal 19 Undang-Undang Pokok Agaria yang selengkapnya berbunyi :

Ayat 1 : Untuk menjamin kepastian aturan oleh pemerintah diadakan registrasi di seluruh wilayah Indonesia berdasarkan ketentuan ketentuan yang diatur dengan peraturan pemerintah. 

Ayat 2 : Pendaftaran tersebut dalam ayat 1 pasal ini meliputi :

1. Pengukuran, pemetaan, dan pembukuan tanah.
2. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut.
3. Pemdiberian surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.

Ayat 3: Pendaftaran tanah diselenggarakan dengan mengingat keadaan Negara dan masyarakat, keperluan kemudian lintas sosial ekonomi, serta kemungkinan penyelenggaraan berdasarkan pertimbangan menteri agraria.

Ayat 4: Dalam peraturan pemerintah di atas biaya-biaya yang bersangkutan dengan registrasi termaksud dalam ayat (1) diatas dengan ketentuan-ketentuan bahwa rakyat yang tidak bisa dibebaskan dari pembayaran biaya-biaya tersebut.[35]

Dari ketentuan pasal 19 ayat 2 di atas karakter C Undang-Undang Pokok Agraria yang ialah dasar aturan Pendaftaran Tanah tersebut sanggup kita ketahui bahwa yang didaftarkannya hak-hak atas tanah akan didiberikan sertifikat tanah sebagai tanda bukti pemegang hak atas tanah yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.

Kata “kuat” dalam pengertian pasal 19 ayat 2 karakter C UUPA tersebut di atas ialah berarti bahwa sertifikat tanah yang didiberikan tersebut ialah tidak mutlak, dan membawa akhir aturan bahwa segala apa yang tercantum dalam sertifikat tanah ialah dianggap benar sepanjang tidak ada yang menerangkan keadaan yang sebaliknya.

Yang menyatakan bahwa sertifikat tersebut ialah tidak benar, kalau kita hubungkan ketentuan pasal 19 ayat 2 karakter C dengan sistem-sistem registrasi tanah yang sudah dikemukakan di atas, maka akhir aturan dari ketentuan pasal 19 ayat 2 karakter C UUPA dengan kata lain bahwa system yang dianut Undang-Undang Pokok Agraria dalam Pendaftaran Tanah ialah system Negatif dengan tendensi positif.[36]

Sedangkan sistem yang dianut UUPA ialah sebagai diberikut :

1) Menurut DR. Ny. Mariam darus badrul Zaman, S.H (dalam bukunya bab-bab tentang hipotik)

Menurut dia sistem yang dianut UUPA ialah sistem campuran, antara Sistem Negatif dan Positif, hal ini terlihat dengan adanya pertolongan pada pemilik yang bahu-membahu (Sistem Negative), sedangkan sistem positifnya terlihat dengan adanya campur tangan dari pemerintah, dimana sebelumnya diterbitkan sertifikat tanah, terlebih lampau diadakan penjajahan terhadap peristiwa-peristiwa aturan apa saja yang menlampaui penyerahan.[37]

2) Menurut Abdur Rahman (dalam tulisannya Berita Pusat Study aturan Tanah Fakultas Hukum Uniam No 5/Mei/1978

Beliau cenderung condong pada pendapat DR. Ny Mariam yang menyampaikan bahwa sistem registrasi yang dianut UUPA dan PP No 10/1961 ialah adonan (positif dan negative) dimana dalam sistem yang demikian segala belum sempurnanya yang ada pada sistem negative dan positif sudah tertutup. Sistem yang demikian ini berdasarkan hematnya pada ketika masa kini sangat baik dan cocok keadaannya dengan keadaan di Negara kita, sekalipun memang harus diakui perlunya diadakan beberapa penyempurnaan guna diubahsuaikan dengan perkembangan dan kemajuan.[38]

3) Menurut DR. Sumarti Hartono (dalam buku beberapa pemikiran kearah pembaharuan Hukum hal 107)

Menurut dia katanya sehabis UUPA berlaku selama hampir 20 tahun datang saatnya kita berpegang pada sistem positif, yang menjadikan sertifikat tanah satu satunya alat bukti untuk menerangkan hak milik atas tanah dengan pengertian bahwa apabila sanggup menerangkan bahwa sertifikat itu tiruan / diutiruankan / diperoleh dengan jalan yang tidak sah / lantaran paksaan / pungutan liar / menyogok. Misalnya maka tentu saja sertifikat itu dianggap tidak sah sehingga menjadi batal dengan sendirinya (Van Rechts Weignieting).[39]

Mantaha, mantan kepala jawatan registrasi tanah menyatakan bahwa sistem registrasi tanah di Indonesia yang dianut kini ini ialah sistem negative dengan tendensi positif. 

melaluiataubersamaini sistem ini keterangan-keterangan yang ada apabila tidak ternyata benar maka sanggup diubah dan dibatalkan.[40]

melaluiataubersamaini pasal 19 Undang-Undang Agraria ini, maka untuk menjamin kepastian aturan oleh pemerintah diadakan registrasi tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia dengan suatu peraturan pemerintah.

Berdasarkan pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997, registrasi tanah berdasarkan azas-azas sebagai diberikut.

a. Azas Sederhana 

Maksudnya sederhana dalam registrasi tanah ialah semoga ketentuan-ketentuan pokoknnya maupun prosedurnya dengan mudah dimengerti atau dipahami oleh pihak-pihak yang berkepentingan, terutama pada pemegang hak atas tanah.

b. Azas Aman 

Azas kondusif ialah untuk menyampaikan bahwa registrasi tanah perlu diselenggarakan secara lebih dan cermat, sehingga balasannya sanggup memdiberi jaminan kepastian aturan sesuai dengan tujuan registrasi tanah itu sendiri.

c. Azas Terjangkau 

Azas terjangkau ialah keterjangkauan bagi pihak yang memerlukan khususnya dengan memperhatikan kebutuhan-kebutuhan dan kemampuan golongan ekonomi tanah lemah.

d. Azas Mutakhir 

Azas mutakhir memilih data registrasi tanah secara terus menerus dan berkesinambungan sehingga data yang tersimpan di kantor pertanahan selalu dengan keadaan nyata di lapangan, masyarakat sanggup memperoleh keterangan data yang benar setiap saat. Untuk itulah diberlakukan contoh Azas Terbuka.[41]

e. Dasar Hukum Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997 

Undang-Undang Dasar 1945 itu ialah aturan dasar dan sekaligus ialah sumber aturan dalam arti formal artinya, sumber berlakunya hukum, sumber berlakunya peraturan-peraturan hukum. Apabila dilihat dari pasal-pasalnya Undang-Undang Dasar 1945 spesialuntuk mencakupkan 37 pasal dengan 4 pasal peraturan peralihan, diantara ke 37 pasal itu ialah pasal 33 ayat 3 yang menjadi dasar berlakunya UUPA No 5 Tahun 1960, jadi berdasarkan uraian diatas tersebut terang bahwa UUPA No 5 Tahun 1960 itu dibuat berdasarkan Undang-Undang 1945.[42]

Badan Pembentuk Undang-Undang pada waktu pembentukan UUPA itu menggunakan contoh pikiran aturan adat, dimana belum sempurnanya-belum sempurnanya yang terdapat dalam aturan watak yaitu aturan agraria adapt, dilengkapi oleh aturan agraria barat. Makara hakekatnya UUPA No 5 Tahun 1960 ialah aturan agraria watak dengan “Baju Baru” yaitu aturan agraria watak yang didiberi bentuk tertulis berbentuk Undangn-Undang.[43]

Sedang Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997 ialah aturan pelaksanaan dari Undang-Undang No 5 Tahun 1960, jadi dasar aturan berlakunya Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997 ialah pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 jo Undang-Undang No 5 Tahun 1960.

E. Tujuan Pendaftaran Tanah

Dalam Peraturan yang menyempurnakan PP No 10 Tahun 1961 ini tetap dipertahankan tujuan diselenggarakan registrasi tanah sebagai yang pada hakikatnya sudah diputuskan dalam pasal 19 UUPA yaitu bahwa Pendaftaran tanah ialah kiprah pemerintah yang diselenggarakan dalam rangka menjamin kepastian aturan dibidang pertanahan. Rincian tujuan registrasi tanah ditetapkan dalam pasal 3 Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997 ialah :

a. Untuk mempersembahkan kepastian aturan pertolongan aturan kepada pemegang hak atas tanah atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak yang terdaftar semoga dengan mudah sanggup menerangkan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan, untuk itu kepada pemegang haknya didiberikan sertifikat sebagai tanda buktinya. INI yang ialah tujuan utama registrasi tanah yang penyelenggaranya diperintahkan oleh pasal 19 UUPA, maka memperolah sertifikat bukan sekedar kemudahan melainkan hak pemegang hak atas tanah yang dijamin oleh Undang-Undang.

Pengertian Jual Beli Tanah Menurut Pasal 1457 KUUHPdt

Sertifikat ialah surat tanda bukti hak sebagaimana termasuk dalam pasal 19 ayat 2 karakter C. UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan tanah wakaf dan hak milik atas satuan rumah susun, dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan. Sedangkan buku tanah ialah dokumen yang dalam bentuk daftar yang memuat data yuridis dan data fisik suatu objek registrasi tanah-tanah yang sudah ada haknya.

b. Untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan, termasuk pemerintah semoga dengan mudah sanggup memperoleh data yang diharapkan dalam mengadakan perbuatan Hukum terkena bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah di daftar. Untuk penyajian data tersebut diselenggarakan oleh Kantor Pertanahan Nasional kabupaten/kota madya. Para pihak yang berkepentingan terutama calon pembeli atau calon kreditur sebelum melaksanakan suatu perbuatan aturan terkena suatu bidang tanah atas satuan rumah susun tertentu perlu dan karenanya mereka berhak mengetahui data yang tersimpan terbuka untuk umum ini sesuai dengan asas registrasi yang bersifat terbuka.

Tujuan registrasi tanah untuk menghimpun dan menyediakan informasi yang lengkap terkena bidang-bidang tanah untuk dipertegas dengan dimungkinkannya pembukuan bidang-bidang tanah yang data fisiknya dan data yuridisnya belum. 

c. Untuk terselenggaranya tartib manajemen pertanahan, Terselenggaranya registrasi tanah secara baik ialah dan tertib. Administrasi dibidang pertanahan. Untuk mencapai tertib manajemen tersebut setiap bidang tanah dan satuan rumah susun termasuk peralihannya, pembebanan dan hapusnya wajib didaftar.[44]

Dari banyak sekali tujuan registrasi di atas ialah wujud pembaharuan aturan tanah Indonesia, lantaran aturan Agraria yang berlaku sebelum di Undangkannya. Undang-Undang Pokok Agraria Tahun 1960 ialah Hukum Agraria Barat dan Hukum Agraria Adat. Hukum Agraria kolonial tersusun berdasarkan dan tujuan dan sendi-sendi dari pemerintah jajahan dan sebagian lainnya dipengaruhi oleh biaya, sehingga sangat besar kemungkinannya yang terjadi ialah adanya perperihalan kepentingan rakyat dan Negara dalam melaksanakan pembangunan semesta dan juga sebagai akhir politik Hukum pemerintah jajahan itu, aturan agraria mempunyai sifat dualisme aturan yaitu berlakunya peraturan-peraturan Hukum adapt disamping peraturan-peraturan dari dan berdasarkan pada Hukum Barat, hal ini selalu menimbulkan banyak sekali problem antar golongan yang serba susah, dan juga tidak sesuai dengan harapan persatuan Bangsa Indonesia.

Masalah-masalah yang timbul ialah adanya ketidakpastian aturan hak atas tanah oleh rakyat Indonesia, Hukum Agraria kolonial tidak mempersembahkan jaminan kepastian aturan terhadap hak-hak rakyat Indonesia atas tanah dikarenakan pada waktu itu spesialuntuk hak-hak atas tanah yang tunduk pada Hukum Agraria kolonial yang didaftar oleh Pemerintah Hindia Belanda dengan tujuan mempersembahkan jaminan aturan (Recht Kadaster), sedangkan bagi tanah-tanah yang tunduk pada aturan Agraria adapt tidak dilakukan registrasi tanah, kalau di daftar oleh pemerintah Hindia Belanda tujuannya bukan untuk memperoleh kepastian aturan terhadap hak-hak atas tanah melainkan untuk memutuskan siapa yang berkewajiban membayar pajak atas tanah.

Makara dengan sudah di Undang-Undangkannya Peraturan Dasar Pokok Agraria yang dianut dalam Undang-Undang No 5 Tahun 1960 rakyat Indonesia yang mempunyai hak-hak atas tanah memperoleh kepastian aturan hak-hak atas tanah dengan melaksanakan registrasi tanah miliknya sebagaimana tertuang dalam pasal 19 ayat 1 Undang-Undang No 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran.