Sunday, March 3, 2019
Bab II Sejarah Ekonomi Indonesia
A. Pemerintahan Orde Lama
Pada tanggal 17 Agustus 1945 indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Namun demikian tidak berarti dalam praktiknya Indonesia sudah bebas dari Belanda dan bisa memdiberi perhatian sepenuhnya pada pembangunan ekonomi. Hingga menjelang selesai 1940-an Indonesia masih menghadapi dua peperangan besar dengan Belanda yaitu pada agresi Agresi Militer I dan II. Sesudah alhasil pemerintah Belanda mengakui secara resmi kemerdekaan Indonesia selama dekade 1950-an sampai pertengahan tahun 1965 indonesia dilanda gejolak politik dalam negeri dan beberapa pemberontakan di sejumlah tempat menyerupai Sumatera dan Sulawesi.
Selain laju pertumbuhan ekonomi yang menurun terus semenjak tahun 1958, dari tahun ke tahun defisit saldo neraca pembayaran (BoP) dan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terus membesar. Misalnya APBN menurut data yang dihimpun oleh Mas’oed (1989) jumlah pendapatan pemerintah rata-rata per tahun selama periode 1955-1965 sekitar 151 juta rupiah, sedangkan besarnya pengeluaran pemerintah rata-rata per tahun selam periode yang sama 359 juta rupiah atau lebih dari 100 persen dari rata-rata pendapatannya.
Dilihat dari aspek politiknya selama periode orde usang Indonesia pernah mengalami sistem politik yang sangat demokratis yaitu pada periode 1950-1959 sebelum diganti dengan periode demokrasi terpimpin. Akan tetapi sejarah Indonesia mengatakan bahwa sistem politik demokrasi tersebut ternyata mengakibatkan kehancuran politik dan perekonomian nasional. Akibat terlalu banyaknya partai politik yang ada dan tiruananya ingin berkuasa, sering terjadi konflik antar partai politik. Konflik politik tersebut berkepantidakboleh sehingga tidak memdiberi sedikitpun peluang untuk membentuk satu cabinet pemerintah yang solid untuk sanggup bertahan sampai pemilihan umum diberikutnya.
B. Pemerintahan Orde Baru
Tepatnya semenjak bulan Maret 1966, Indonesia memasuki pemerintahan orde baru. Berbeda dengan pemerintahan orde lama, dalam kala orde gres ini perhatian pemerintah lebih ditujukan kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat lewat pembangunan ekonomi dan sosial di tanah air.
Samasukan dari kebijakan tersebut terutama ialah untuk menekan kembali tingkat inflasi, mengurangi defisit keuangan pemerintah dan menghidupkan kembali kegiatan produksi, termasuk ekspor yang sempat mengalami stagnasi pada masa orde lama. Tujuan jangka panjang dari pembangunan ekonomi di Indonesia pada masa orde gres ialah meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui suatu proses industrialisasi dalam skala besar, yang pada ketika itu dianggap sebagai satu-satunya cara yang paling sempurna dan efektif untuk menanggulangi masalah-masalah ekonomi menyerupai peluang kerja dan defisit neraca pembayaran.
Sejak masa orde usang sampai berakhirnya masa orde gres sanggup dikatakan bahwa Indonesia sudah mengalami dua orientasi kebijakan ekonomi yang tidak sama, yaitu dari ekonomi tertutup yang berorientasi sosialis pada zaman Soekarno ke ekonomi terbuka yang berorientasi kapitalis pada masa pemerintahan Soeharto. Kebijakan-kebijakan ekonomi selama masa orde gres memang sudah menghasilkan suatu proses transformasi ekonomi yang pesat dan laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi dengan biaya ekonomi tinggi dan mendasar ekonomi yang rapuh.
C. Pemerintahan Transisi
Pada tanggal 14 dan 15 Mei 1997, nilai tukar baht Thailand terhadap dolar AS mengalami suatu goncangan andal akhir para investor absurd mengambil keputusan ‘jual’ alasannya ialah mereka para investor absurd tidak percaya lagi terhadap prospek perekonomian negara tersebut, paling tidak untuk jangka pendek. Pemerintah Thailand meminta menolongan IMF. Pengumuman itu mendepresiasikan nilai Baht sekitar 15% sampai 20% sampai mencapai nilai terendah, yakni 28,20 baht per dolar AS.
Apa yang terjadi di Thailand alhasil merebet ke Indonesia dan beberapa negara Asia lainnya. Rupiah Indonesia mulai merendah sekitar pada bulan Juli 1997, dari Rp 2.500 menjadi Rp 2.950 per dolar AS. Nilai rupiah dalam dolar mulai tertekan terus dan pada tanggal 13 Agustus 1997 rupiah mencapai rujung terendah, yakni Rp 2.682 per dolar AS sebelum alhasil ditutup Rp 2.655 per dolar AS.
Nilai tukar rupiah terus melemah, pemerintah Orde Baru mengambil beberapa langkah konkret, antaranya menunda proyek-proyek senilai Rp 39 Triliun dalam upaya mengimbangi keterbatasan anggaran belanja. Pada tanggal 8 Oktober 1997, pemerintah Indonesia alhasil menyatakan secara resmi akan meminta menolongan keuangan dari IMF. Pada Oktober 1997, forum keuangan internasional itu mengumumkan paket menolongan keuangan pada Indonesia yang mencapai 40 Miliar dolar AS. Pemerintah juga mengumumkan pencabutan izin perjuangan 16 bank swasta yang dinilai tidak sehat sehingga hal itu menjadi pertama dari kehancuran perekonomian Indonesia.
Krisis rupiah yang alhasil bermetamorfosis menjadi krisis ekonomi memunculkan suatu krisis politik. Pada pertamanya, pemerintahan yang dipimpin Presiden Soeharto alhasil digantikan oleh wakilnya, yakni B.J. Habibie. Walaupun, Soeharto sudah turun dari jabatannya tetap saja tidak terjadi perubahan-perubahan nyata alasannya ialah masih adanya korupsi, kongkalikong dan nepotisme (KKN) sehingga pada masa Presiden Habibie masyarakat menyebutnya pemerintahan transisi. Pada pertamanya pemerintahan yang dipimpin oleh Habibie disebut pemerintahan reformasi. Akan tetapi, setahun silam masyarakat mulai melihat bahwa bekerjsama pemerintahan gres ini tidak sama dengan pemerintahan sebelumnya.
D. Pemerintahan Reformasi Hingga Kabinet Jokowi Widodo
Pada pertama pemerintahan reformasi yang dipimpin oleh Presiden Wahid, masyarakat umum dan kalangan pengusaha dan investor termasuk investor absurd menaruh pengharapan besar terhadap kemampuan dan kesungguhan Gus Dur untuk membangkitkan kembali perekonomian nasional dan merampungkan tiruana permasalahan yang ada di dalam negeri warisan rezim orde gres menyerupai KKN, supremasi hukum, hak asasi insan (HAM), penembakan Tragedi Trisakti dan Semanggi I dan II, peranan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) di dalam politik, duduk kasus disintegrasi dan lainnya.
Tahun 2014 terjadi lagi perubahan pemerintahan untuk kesekian kalinya semenjak berakhirnya kala orde gres (1998), dan kali ini dari SBY ke Joko Widodo (dikenal Jokowi) tepatnya pada tanggal 20 Oktober 2014. Presiden Jokowi mewarisi perekonomian Indonesia dari SBY dalam kondisi yang tidak terlalu baik, diantaranya anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN) untuk 2015 yang defisit dengan ruang fiskal yang sempit. APBN yang defisit dengan ruang fiskal berarti stimulus perekonomian nasional dalam kala Jokowi, khususnya pada tahun-tahun pertama pemerintahannya akan lemah, yang selanjutnya laju pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan juga lemah. Memang Presiden Jokowi mempunyai program-program penguatan kapasitas fiskal, namun aktivitas prioritas tersebut belum disertai target-target yang jelas, paling tidak sampai bulan pertama pemerintahannya belum diumumkan ke publik.